Pemerintah Siapkan Roadmap dan Masterplan Prioritas Penerima Vaksin COVID-19

Kamis, 22 Oktober 2020 - 23:30 WIB
loading...
Pemerintah Siapkan Roadmap...
pemerintah juga terus mempersiapkan roadmap dan masterplan siapa yang akan menjadi prioritas vaksinasi COVID-19. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Pemerintah terus mengupayakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 . Apalagi, pandemi ini sudah berlangsung lebih dari tujuh bulan. Salah satunya dengan pengadaan vaksin COVID-19 baik dari pengembangan dalam negeri maupun kerja sama internasional.

Pengadaan vaksin dari kerja sama internasional juga sudah membuahkan hasil. Dimana vaksin COVID-19 diperkirakan akan tersedia pada akhir tahun 2020 ini. Sementara itu, pemerintah juga terus mempersiapkan roadmap dan masterplan siapa yang akan menjadi prioritas vaksinasi COVID-19. (Baca juga: Airlangga: Proses Vaksinasi COVID-19 Menunggu Hasil Sertifikasi dari BPOM)

“Nah, ini pemerintah sedang mempersiapkan masterplan-nya,” ujar Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sekaligus Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam diskusi “Vaksin COVID-19, Protokol Kesehatan, Libur Panjang, dan Cipta Kerja” dari Media Center Satgas COVID-19, Graha BNPB Jakarta, Kamis (22/10/2020).

Airlangga mengatakan roadmap dan master plan ini akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat. Dan akan diputuskan siapa yang berhak menjadi prioritas vaksinasi COVID-19.

“Roadmap dan masterplan ini akan dibahas di pemerintah kemudian dilaporkan bapak Presiden baru kita diputuskan oleh pemerintah, siapa yang didahulukan,” jelas Airlangga.

Sebagai gambaran bahwa dari studi yang dilakukan expert WHO bahwa garda terdepan seperti tenaga kesehatan akan menjadi prioritas utama. “Jadi Studi dari expert WHO itu memberikan prioritas tahap pertama diberikan kepada di garda terdepan yaitu mereka yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter,” kata Airlangga. (Baca juga: Soal Vaksinasi Berbayar, Satgas Akui Belum Bisa Subsidi Semua Orang)

“Yang berikut yang terkait dengan penunjangnya termasuk aparat penegak hukum. Kemudian tentu, periode berikutnya itu masih ada yang terkait dengan mereka yang rentan. Mereka yang rentan itu juga dispesifikasi,” sambung Airlangga.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Indonesia dan Rusia...
Indonesia dan Rusia Teken Agreed Minutes SKB ke-14 untuk Perkuat Kerja Sama Strategis
Krisis Kepercayaan Vaksin...
Krisis Kepercayaan Vaksin Anak, DPR: Pemerintah Harus Bergerak Cepat
Prabowo Panggil Menko...
Prabowo Panggil Menko Airlangga, Purbaya, hingga Gubernur BI ke Istana
Menko Airlangga Ungkap...
Menko Airlangga Ungkap Kelanjutan Proyek Jet Tempur KF-21
Kebijakan WFH ASN Berpotensi...
Kebijakan WFH ASN Berpotensi Hemat APBN Capai Rp6,2 Triliun
Breaking News! WFH ASN...
Breaking News! WFH ASN Setiap Hari Jumat
Ketum PB WI Airlangga...
Ketum PB WI Airlangga Hartarto: Pendanaan Pelatnas Jangka Panjang Kunci Ciptakan Generasi Juara
Indonesia, Swiss, dan...
Indonesia, Swiss, dan UNDP Luncurkan Fase Baru Transformasi Lanskap Berkelanjutan di Indonesia
Bertemu PM Belarus,...
Bertemu PM Belarus, Airlangga Dorong Penguatan Kerja Sama Pangan hingga Energi
Rekomendasi
Data Rahasia iPhone...
Data Rahasia iPhone Bocor! India Selidiki Tata Electronics
Ini Rangkaian Kegiatan...
Ini Rangkaian Kegiatan MPLS 2026 Selama 5 Hari di SMA dan SMK
Spesial Prambanan Jazz...
Spesial Prambanan Jazz 2026: Nikmati Konser Syahdu Plus Diskon Hotel dan Kuliner dari BRImo
Berita Terkini
Menag Sebut Pesantren...
Menag Sebut Pesantren Sekolah Paling Aman Dunia dan Akhirat
Said Aqil Siradj: Kebangkitan...
Said Aqil Siradj: Kebangkitan Umat Harus Dimulai dari Penguatan Iman yang Hakiki
Dharma Pongrekun Tanggapi...
Dharma Pongrekun Tanggapi Kemenkes: Kalau Semua Sudah Konstitusional, Mengapa Masih Perlu Meyakinkan Publik?
PM Singapura Lawrence...
PM Singapura Lawrence Wong Bertemu Presiden Prabowo Besok, Ini yang Dibahas
IM57+ Desak KPK Usut...
IM57+ Desak KPK Usut Tuntas Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut
Wamenkomdigi Sebut 3...
Wamenkomdigi Sebut 3 dari 5 Anak Palsukan Usia untuk Akses Medsos
Infografis
Pemerintah Bakal Hapus...
Pemerintah Bakal Hapus Pertalite dan Pertamax dari SPBU
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved