Perbaiki Komunikasi Publik, Pemerintah Perlu Praktikkan 3 Hal Ini
Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:32 WIB
loading...
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Ilustrasi/SINDO
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Menurutnya, minimal ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki komunikasi publik tersebut.
Pertama, Igor mengatakan, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan. "Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi," ungkapnya kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Sebaliknya, sambung dia, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. "Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya.
Kedua, kata Igor, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan. "Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya. Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat," imbuhnya.
(Baca juga: Jokowi Tegur Kabinet Gara-Gara Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat Bilang Begini ).
Ketiga, dalam komunikasi publik , setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang diucapkan didengar oleh banyak orang. Kata Igor, semua pejabat negara adalah komunikator.
"Selalu utarakan niat baik (good intention) dari pemerintah dari kebijakan yang dibuat, termasuk apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, catat dan dengarkan juga masukan atau kritik yang baik dari masyarakat," pungkas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). (Baca juga: Moeldoko: Jokowi Sebut Komunikasi Publik Kita Sangat Jelek ).
Pertama, Igor mengatakan, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan. "Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi," ungkapnya kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).
Sebaliknya, sambung dia, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. "Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya.
Kedua, kata Igor, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan. "Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya. Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat," imbuhnya.
(Baca juga: Jokowi Tegur Kabinet Gara-Gara Buruknya Komunikasi Publik, Pengamat Bilang Begini ).
Ketiga, dalam komunikasi publik , setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang diucapkan didengar oleh banyak orang. Kata Igor, semua pejabat negara adalah komunikator.
"Selalu utarakan niat baik (good intention) dari pemerintah dari kebijakan yang dibuat, termasuk apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, catat dan dengarkan juga masukan atau kritik yang baik dari masyarakat," pungkas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). (Baca juga: Moeldoko: Jokowi Sebut Komunikasi Publik Kita Sangat Jelek ).
(zik)
Lihat Juga :
