Perbaiki Komunikasi Publik, Pemerintah Perlu Praktikkan 3 Hal Ini

Kamis, 22 Oktober 2020 - 10:32 WIB
loading...
Perbaiki Komunikasi...
Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Ilustrasi/SINDO
A A A
JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara menilai, komunikasi publik pemerintah mutlak harus dibenahi dan diperbaiki. Menurutnya, minimal ada tiga aspek penting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki komunikasi publik tersebut.

Pertama, Igor mengatakan, salah satu pemicu ketegangan yang sering dilakukan saat berkomunikasi adalah perbedaan persepsi dari topik yang sedang dibicarakan. "Dalam menjawab pertanyaan sebaiknya selaraskan dengan hal yang ditanyakan, tanpa arogansi, apalagi dengan intonasi yang meninggi," ungkapnya kepada SINDOnews, Kamis (22/10/2020).

Sebaliknya, sambung dia, komunikasi publik juga tidak perlu memakai eufemisme (penghalusan) berlebihan, termasuk istilah asing yang dapat mengurangi pemahaman masyarakat atas informasi yang disampaikan. "Pakai saja bahasa Indonesia yang baik dan benar," ujarnya.

Kedua, kata Igor, sigap dalam membuat klarifikasi dan sanggahan (denial) terhadap hoaks yang beredar dengan data dan informasi yang valid dan transparan. "Upayakan menduplikasi klarifikasi tersebut di media sosial dan online agar klarifikasi berita yang positif lebih banyak muncul dibandingkan dengan berita negatif sebelumnya. Klarifikasi adalah strategi klasik komunikasi untuk meminimalisir meluasnya salah paham di masyarakat," imbuhnya.

( ).

Ketiga
, dalam komunikasi publik , setiap narasi akan sangat berpengaruh karena apa yang diucapkan didengar oleh banyak orang. Kata Igor, semua pejabat negara adalah komunikator.

"Selalu utarakan niat baik (good intention) dari pemerintah dari kebijakan yang dibuat, termasuk apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk kepentingan publik. Sebaliknya, catat dan dengarkan juga masukan atau kritik yang baik dari masyarakat," pungkas Director Survey and Polling Indonesia (SPIN) ini.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengakui, jajaran Kabinet Indonesia Maju mendapat teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait buruknya komunikasi publik . Terutama terkait dengan substansi dari Undang-Undang (UU) Cipta kerja (Ciptaker). ( ).
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
RUU TNI, Pemerintah...
RUU TNI, Pemerintah dan DPR Bahas soal Posisi TNI di Bawah Presiden atau Kemhan
Pemerintah Prediksi...
Pemerintah Prediksi Lebaran 2025 pada 31 Maret
Membingkai (Informasi)...
Membingkai (Informasi) Efisiensi Anggaran
Briefing Notes : Catatan...
Briefing Notes : Catatan Penting di Balik Suksesnya Advokasi Kebijakan
Sandi Mandela: Peluncuran...
Sandi Mandela: Peluncuran Danantara Bukti Keseriusan Pemerintah
Danantara Diluncurkan,...
Danantara Diluncurkan, Pemerintah Diingatkan Potensi Korupsi
Siapkan Fungsi Komunikasi...
Siapkan Fungsi Komunikasi di Era Digital, Kementerian BUMN Gelar Workshop AI dan Komunikasi
Pemerintah Dinilai Perlu...
Pemerintah Dinilai Perlu Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif
MPR Desak Pemerintah...
MPR Desak Pemerintah Tolak Proposal AS Soal Relokasi Warga Gaza ke Indonesia
Rekomendasi
Putri Nabila Meminta...
Putri Nabila Meminta Maaf pada Mantan Kekasih di Lagu Maaf
Ini 5 Fakultas/Sekolah...
Ini 5 Fakultas/Sekolah ITB dengan Keketatan Tertinggi pada SNBT 2025, Tertarik?
MNC Sekuritas dan Sucor...
MNC Sekuritas dan Sucor Asset Management Gelar Edukasi Pasar Modal Syariah di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Berita Terkini
Presiden Bakal Umumkan...
Presiden Bakal Umumkan Tunjangan Guru ASN Langsung ke Rekening
1 jam yang lalu
Menkomdigi Sebut Status...
Menkomdigi Sebut Status Seskab Berlandaskan Kewenangan Konstitusional
2 jam yang lalu
Ahok Penuhi Panggilan...
Ahok Penuhi Panggilan Kejagung: Apa yang Saya Tahu Akan Saya Sampaikan!
2 jam yang lalu
Daftar Lengkap 10 Kapolda...
Daftar Lengkap 10 Kapolda Baru pada Mutasi Polri Maret 2025, Ini Nama-namanya
3 jam yang lalu
Mutasi Polri Maret 2025:...
Mutasi Polri Maret 2025: Irjen Rusdi Hartono Jabat Kapolda Sulsel, Brigjen Mardiyono Kapolda Bengkulu
3 jam yang lalu
Daftar Polwan Baru Jabat...
Daftar Polwan Baru Jabat Kapolres pada Mutasi Polri Maret 2025, Ini Nama-namanya
3 jam yang lalu
Infografis
3 Alasan Komodo hanya...
3 Alasan Komodo hanya Dapat Ditemukan di Indonesia
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved