Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Semakin Berjarak dengan Rakyat

Umam bahkan menyebut ada survei yang mengonfirmasi bahwa ketidakpuasan publik terhadap pemerintah menembus angka sekitar 62% (52,5% tidak puas dan 10% sangat tidak puas). "Karena itu, Presiden Jokowi sebagai nahkoda pemerintahan harus menghentikan tren negatif ini. Presiden harus membuka ruang komunikasi politik publik," tuturnya.

Dengan demikian, kebijakan-kebijakan publik benar-benar sesuai dengan aspirasi dan ekspektasi masyarakat sehingga potensi kontroversial bisa ditekan. "Jika Presiden Jokowi tidak melakukan koreksi, sama halnya pemerintah sedang melakukan bunuh diri secara politik (political suicide)," katanya.

Salah satu langkah koreksi yang bisa ditempuh Presiden Jokowi pada momentum satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, kata Umam, pertama, Jokowi harus melakukan perombakan (reshuffle) kabinetnya. "Lakukan perombakan kabinet secepatnya untuk melakukan perbaikan cepat di sektor-sektor yang dianggap lemah. Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahan," tuturnya.

Kedua, membuka komunikasi politik publik agar proses pembuatan kebijakan lebih bersifat dialogis (dialectic policy making process). "Dengarkan dan serap aspirasi rakyat dengan baik," kata Umam.