Pemerintah Tak Ingin Bebankan Masyarakat soal Harga Vaksin
Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:22 WIB
loading...
Pemerintah tak ingin membebankan masyarakat terkait harga vaksin Covid-19.
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tak ingin membebankan masyarakat terkait harga vaksin Covid-19 buatan Sinovac yang rencananya akan diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) sebanyak 17 juta per bulan.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk melindungi seluruh masyarakat saat menjawab pertanyaan soal harga vaksin Covid-19.
"Tentunya pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat," ungkap Prof. Wiku dalam talkshow "Menjemput Asa Vaksin Covid-19" di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (19/10) pagi.
Prof. Wiku juga menjelaskan soal skema penyebaran vaksin akan dilakukan berdasarkan prioritas mengingat produksi vaksin secara bertahap. Mekanisme prioritas itu mengacu pada orang yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 seperti Dokter, tenaga kesehatan, dan perawat yang setiap hari bersentuhan dengan pasien Covid-19.
"Nanti ada pertimbangan tersendiri apakah diberikan kepada orang yang berisiko tinggi dan juga diberikan ke daerah," jelas Prof. Wiku.
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk melindungi seluruh masyarakat saat menjawab pertanyaan soal harga vaksin Covid-19.
"Tentunya pemerintah tidak ingin memberatkan masyarakat," ungkap Prof. Wiku dalam talkshow "Menjemput Asa Vaksin Covid-19" di Media Center Satgas Penanganan Covid-19 Graha BNPB Jakarta pada Senin (19/10) pagi.
Prof. Wiku juga menjelaskan soal skema penyebaran vaksin akan dilakukan berdasarkan prioritas mengingat produksi vaksin secara bertahap. Mekanisme prioritas itu mengacu pada orang yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 seperti Dokter, tenaga kesehatan, dan perawat yang setiap hari bersentuhan dengan pasien Covid-19.
"Nanti ada pertimbangan tersendiri apakah diberikan kepada orang yang berisiko tinggi dan juga diberikan ke daerah," jelas Prof. Wiku.
Lihat Juga :
