DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas
Senin, 19 Oktober 2020 - 21:13 WIB
loading...
A
A
A
Dia menjelaskan penanggung jawab program Kartu Prakerja bukan di Kementerian Ketenagakerjaan, hal ini menyebabkan pengawasan oleh Komisi IX DPR tidak bisa berjalan maksimal. Tidak ada komisi di DPR yang secara khusus menjadi mitra PMO Kartu Prakerja yang ditunjuk pemerintah.
"Di Komisi IX kami sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak bertanggung jawab langsung, tapi Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik," imbuhnya. (Baca juga: Ada Duit Tidak Terpakai Rp1,10 Triliun, Bagaimana Nasib Gelombang 11 Kartu Prakerja?)
Dia menambahkan Komisi IX DPR sudah meminta dilakukan penghentian sementara terhadap program Kartu Prakerja itu lalu dievaluasi menyeluruh. "Benar kemarin dihentikan sementara tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah dari tata kelola program secara keseluruhan," pungkasnya.
"Di Komisi IX kami sudah melakukan pengawasan secara maksimal bagi Kemenaker. Meski tidak bertanggung jawab langsung, tapi Kemenaker memiliki peran. Kita sudah minta agar Kemenaker sampai Depnaker di daerah memastikan program Kartu Prakerja ini berjalan dengan baik," imbuhnya. (Baca juga: Ada Duit Tidak Terpakai Rp1,10 Triliun, Bagaimana Nasib Gelombang 11 Kartu Prakerja?)
Dia menambahkan Komisi IX DPR sudah meminta dilakukan penghentian sementara terhadap program Kartu Prakerja itu lalu dievaluasi menyeluruh. "Benar kemarin dihentikan sementara tapi saat kembali berjalan ternyata masalahnya makin bertambah. Artinya ada yang bermasalah dari tata kelola program secara keseluruhan," pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
