Utamakan Solusi dalam Menghadapi Perbedaan, Hindari Tindakan Anarkistis

JAKARTA - Dinamika politik dalam iklim demokrasi meniscayakan gejolak aspirasi dan akomodasi. Namun, saluran aspirasi harus juga memperhitungkan subtansi tujuan dan efektivitas cara mencapai tujuan.

Jangan sampai penyaluran aspirasi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu dengan narasi-narasi yang memicu anarkistis.

Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Antonius Benny Susetyo mengatakan, sesungguhnya jika ada perbedaan pendapat dan pandangan itu harusnya dicarikan titik temu solusinya.

Masyarakat juga diingkatkan selektif dan cerdas dalam memilah informasi agar tidak terpancing provokasi apalagi sampai berbuat anarkisatis.

”Demokrasi dijalankan dengan kebebasan untuk menjamin aspirasi, tapi merusak fasilitas umum, menghancurkan fasilitas negara itu tidak bisa ditolerir, harus ditindak tegas. Karena ini bisa merusak keadaban kehidupan berbangsa dan bernegara kita,” tutur Benny di Jakarta, Kamis 15 Oktober 2020.

Pria yang biasa disapa Romo Benny ini menilai sebetulnya tindakan anarkistis adalah pelanggaran terhadap hak publik dan pelanggaran terhadap orang untuk mendapatkan rasa aman, tentram dan damai. Padahal, menurut dia, setiap ada pelanggaran-pelanggaran konstitusi harusnya masuk dalam judicial review (JR), yaitu lewat Mahkamah konstitusi (MK).

”Pemerintah dalam hal ini juga harus lebih transparan, kemudian memberi respons kepada masyarakat melalui tanggapan terbuka sehingga tahu keberatannya dimana. Tentu sudah ada kesempatan untuk melakukan JR. Maka adu argumen dan data saja di situ,” tutur Benny.(Baca juga: Antisipasi Demo, Jalan Sekitar Istana Kembali Dialihkan )

Dia menuturkan, di MK sudah ada mekanisme untuk menentukan perkara ini. Oleh karena itu, sebaiknya dilakukan saja uji materi di sana. Jangan malah melakukan tindakan anarkistis.

Ketika anarkistis terjadi, Benny menyebut bahwa pemerintah harus tegas dan berani memutus tali kekerasan dengan menindak siapa pun pelaku, provokator serta penyandang dananya.

”Itu harus transparan diungkapkan ke publik, supaya tidak menimbulkan salah penafsiran yang berbeda-beda. Karena ini pelanggaran hukum yang tidak ada kaitannya dengan motif-motif yang lain. Masyarakat juga jangan terpancing dengan WA-WA grup yang memprovokasi untuk merusak itu,” tuturnya.(Baca juga: LPSK Minta Korban Kekerasan Demonstrasi UU Cipta Kerja Ajukan Perlindungan )

Masyarakat diimbaunya juga harus melihat persoalan itu secara utuh atau tidak sepotong-sepotong. Pemberitaan yang tidak utuh bisa memicu provokasi. Oleh karena itu, harus cerdas dan selektif dalam memilah pemberitaan sehingga masyarakat tidak mudah terprovokasil.

”Media harus mampu juga memberitakan kebenaran karena peran media sangat penting untuk membangun dialog konstruktif dan tidak emosional. Maka kita berharap media massa itu menggunakan strategi, yaitu media damai,” terangnya.

Benny juga prihatin menyikapi maraknya keterlibatan anak-anak sekolah khususnya SMA/SMK dalam aksi yang berujung anarkistis ini. Menurut dia, anak-anak ini mudah terprovokasi hingga melakukan vandalisme sebagai cara mengatasi masalah yang sebetulnya itu salah. Karena itu menurutya berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita hari ini.

”Kita gagal dalam pendidikan kritis untuk membangun karakter pendidikan sehingga anak-anak akhinya menjadi objek dari eksploitasi. Karena anak-anak itu sebetulnya kurang memahami masalah dan realita tapi lebih digerakkan oleh emosi dan solidaritas,” ungkap Benny.

Menurut dia, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk berani mengoreksi sistem pendidikan. Harus dicarikan solusinya agar anak-anak sekolah ini punya harapan untuk masa depannya. Arahkan energi mereka untuk menambah keterampilan, bukan untuk brutalisme.

”Kalau anak-anak itu mampu kreatif dan inovatif serta berpikir kritis maka mereka tidak akan mudah terjebak ke dalam vandalisme itu,” ujarnya