Lima Tantangan Kepala Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19
Rabu, 14 Oktober 2020 - 16:11 WIB
loading...
Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan usaha dan inovasinya meredam penyebaran virus Sars Cov-II, tetapi tidak menabrak prosedur hukum. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi ujian bagi pemimpin, baik di level nasional maupun daerah. Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan usaha dan inovasinya meredam penyebaran virus Sars Cov-II, tetapi tidak menabrak prosedur hukum.
"Saya sering sampaikan perang melawan Covid-19 ibarat bertarung lawan musuh yang tidak kelihatan. Akan tetapi musuhnya zenius. Kita kekurangan pemahaman siapa musuh. Sementara korban berjatuhan dan logistik terbatas," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema 'Penyelengaraan Pilkada di Era Pandemi', Rabu (14/10/2020).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan semua kebijakan penanganan itu tidak boleh melangkahi prosedur tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, semua kepala daerah dipantai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat. (Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Mantan Dirjen Otda Usulkan Pilkada 2020 lewat DPRD )
"Ini ujian kepemimpinan terberat di era modern. Persoalan berat semua pemimpinan di semua level. Saya coba peras betapa tantangan ini berat dan tidak mudah. Ini harus dilakukan full time, enggak bisa part time," katanya.
Menurutnya, ada lima tantangan yang dihadapi kepala daerah hingga rukun tetangga (RT). Pertama, mitigasi dalam penanganan dan pencegahan penularan virus Sars Cov-II. Setiap hari, kepala daerah harus mengumpulkan data dan menganalisanya. Setelah itu, Bima mengatakan dirinya harus memobilisasi dinas kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat, dan Lurah, agar bergerak.
"Saya sering sampaikan perang melawan Covid-19 ibarat bertarung lawan musuh yang tidak kelihatan. Akan tetapi musuhnya zenius. Kita kekurangan pemahaman siapa musuh. Sementara korban berjatuhan dan logistik terbatas," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema 'Penyelengaraan Pilkada di Era Pandemi', Rabu (14/10/2020).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan semua kebijakan penanganan itu tidak boleh melangkahi prosedur tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, semua kepala daerah dipantai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat. (Baca juga: Cegah Penyebaran Covid-19, Mantan Dirjen Otda Usulkan Pilkada 2020 lewat DPRD )
"Ini ujian kepemimpinan terberat di era modern. Persoalan berat semua pemimpinan di semua level. Saya coba peras betapa tantangan ini berat dan tidak mudah. Ini harus dilakukan full time, enggak bisa part time," katanya.
Menurutnya, ada lima tantangan yang dihadapi kepala daerah hingga rukun tetangga (RT). Pertama, mitigasi dalam penanganan dan pencegahan penularan virus Sars Cov-II. Setiap hari, kepala daerah harus mengumpulkan data dan menganalisanya. Setelah itu, Bima mengatakan dirinya harus memobilisasi dinas kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat, dan Lurah, agar bergerak.
Lihat Juga :
