Lima Tantangan Kepala Daerah dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

JAKARTA - Pandemi Covid-19 menjadi ujian bagi pemimpin, baik di level nasional maupun daerah. Wali Kota Bogor Bima Arya menceritakan usaha dan inovasinya meredam penyebaran virus Sars Cov-II, tetapi tidak menabrak prosedur hukum.

"Saya sering sampaikan perang melawan Covid-19 ibarat bertarung lawan musuh yang tidak kelihatan. Akan tetapi musuhnya zenius. Kita kekurangan pemahaman siapa musuh. Sementara korban berjatuhan dan logistik terbatas," ujarnya dalam diskusi daring dengan tema 'Penyelengaraan Pilkada di Era Pandemi', Rabu (14/10/2020).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan semua kebijakan penanganan itu tidak boleh melangkahi prosedur tata kelola pemerintahan yang baik. Sebab, semua kepala daerah dipantai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan inspektorat. ( )

"Ini ujian kepemimpinan terberat di era modern. Persoalan berat semua pemimpinan di semua level. Saya coba peras betapa tantangan ini berat dan tidak mudah. Ini harus dilakukan full time, enggak bisa part time," katanya.

Menurutnya, ada lima tantangan yang dihadapi kepala daerah hingga rukun tetangga (RT). Pertama, mitigasi dalam penanganan dan pencegahan penularan virus Sars Cov-II. Setiap hari, kepala daerah harus mengumpulkan data dan menganalisanya. Setelah itu, Bima mengatakan dirinya harus memobilisasi dinas kesehatan, Satpol PP, Dinas Perhubungan, Camat, dan Lurah, agar bergerak.

Kedua, kepala daerah di masa pandemi ini menghadapi simpang siurnya informasi dan komunikasi yang harus lancar. Dia menjelaskan edukasi dan sosialisasi mengenai COVID-19 tidak bisa bisa hanya mengandalkan media mainstream. Kota bogor memanfaatkan semua kanal media sosial (medsos) dan tokoh agama. ( atgas Tegaskan Jumlah Kasus Aktif COVID-19 Dinamis Setiap Hari )

Masalah ketiga adalah edukasi masyarakat. Kota Bogor bekerja sama dengan Nanyang Technological University untuk melakukan survei mengenai pemahaman masyarakat. Hasilnya, cukup mengejutkan ada 16% masyarakat yang percaya COVID-19 ini konspirasi dan 50% antara percaya dan tidak.

Tantangan keempat, keuangan daerah yang kembang kempis. Pendapatan daerah turun drastis karena kegiatan masyarakat nyaris tak bergerak.

Terakhir, Bima Arya menegaskan pelayanan publik harus tetap jalan meskipun pandemi COVID-19 masih berlangsung. Urusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan harus tetap jalan.

"Bagaimana kami memastikan ASN tetap sehat, ini enggak mudah. Saya buat kebijakan WFH 50%, yang komorbid di rumah. Awal-awal Balai Kota dan ring satu saya terpapar," katanya.