Gubes IPDN Ungkap 4 Alasan Pilkada Harus Tetap Dilaksanakan Langsung

JAKARTA - Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Djohermansyah Djohan menyebutkan ada empat argumen mengapa pilkada harus dilakukan secara langsung. Pertama, pilkada itu untuk pendalaman demokrasi.

Jadi demokrasi tidak hanya terjadi di level nasional, tetapi turun ke tingkat lokal. Rakyat berdaulat dan bebas menentukan pemimpin daerahnya.

Kedua, pilkada langsung diharapkan melahirkan pemimpin daerah yang kompeten, berintegrasi dan tidak korup. Ketiga, pemerintah daerah berjalan efektif dan efisien.

(Baca: Pilkada lewat DPRD Uangnya Borongan, Pilkada Langsung Itu Eceran)

“Pemda menjalankan tata kelola yang baik. Pemdanya jangan memberikan layanan buruk, berbelit, dan birokratis,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Politik, Rabu (14/10/2020).

Terakhir, pemimpin daerah yang dipilih melalui pilkada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat menginginkan perekonomian tumbuh, layanan pendidikan dan kesehatan meningkat. Menurut Djohermansyah, kalau tidak tercapai, ada masalah dengan sistem pilkada yang ada saat ini.

Pelaksanaan pilkada serentak di 270 daerah pada tahun ini memiliki tantangan tersendiri. Sebab, diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Djohermansyah memperingatkan pilkada ini bisa menjadi klaster baru penyebaran virus Sars Cov-II.

Petahana yang akan maju mungkin dalam masa persiapan kemarin konsentrasinya sudah terpecah. Di satu sisi, dia harus mengurusi pandemi Covid-19 yang melanda daerahnya. Di sisi lain, dia ingin merengkuh kembali singgasananya sebagai kepala daerah.

“Kemudian, berkembang kecenderungan golput. Orang takut ke bilik suara, takut terinfeksi sehingga tidak memilih. Pemilihan kita belum mandatory, belum wajib,” paparnya.

(Baca: Cerita Sejarah Pilkada, Mahfud MD: Era Reformasi DPRD Pilih Kepala Daerah dengan Uang)

Politik uang pun diprediksi meningkat. Apalagi ekonomi masyarakat sedang tidak baik. Mereka akan mudah tergoda dengan tawaran uang atau sembako yang kerap merajalela di pilkada.

Djohermansyah pesimis target partisipasi masyarakat yang dicanangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak 75 persen bisa tercapai. Masyarakat khawatir dengan keselamatan jiwanya karena adanya pandemi Covid-19.

Partisipasi kemungkinan akan menurun. “Karena tingkat partisipasinya turun, di mata masyarakat dia tidak tidak dipilih. Jumlah sangat kecil itu mengakibatkan kepemimpinan kepala daerah terpilih cenderung tidak efektif,” pungkasnya.