DPR Klaim Tak Ada Pasal Selundupan UU Ciptaker

JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU) oleh DPR dan Pemerintah pada Senin (5/10/2020) terus menuai polemik. Belakangan, sejumlah pihak menengarai ada sejumlah pasal selundupan dalam UU tersebut yang menguntungkan pihak tertentu.

Terkait isu tersebut, Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengatakan, seluruh proses dan tahapan penyusunan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh Badan Legislasi (Baleg) sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan di DPR. (Baca: Hukum Bercakap-cakap Ketika Melakukan Jimak)

”Saya percaya kepada Pimpinan Baleg dalam hal ini Pak Supratman (Supratman Andi Agtas) sebagai pengendali tongkat komando di Baleg. Tentu apa yang dilakukan di Baleg sesuai mekanisme dan tata cara dalam pengambilan keputusan di DPR,” ujar Azis Syamsuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Azis mengatakan, apabila ada pihak-pihak yang menyatakan ada ayat atau pasal selundupan dalam UU tersebut yang tidak sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengambilan keputusan di DPR, pihaknya mempersilahkan untuk melapor sebagai bentuk pelanggaran pidana.

”Silakan menguji ke MK (Mahkamah Konstitusi), tapi perlu saya laporkan kepada publik pada sore ini, semua pembicaraan, baik batuk, baik itu interupsi, semua ada catatan sebagai notulensi dan semua ada rekaman,” tutur politikus Partai Golkar ini. (Baca juga: Sulap Kecubung Jadi Obat Bius, Siswa MAN I Gresik Juarai Ajang Internasional)