Door to Door, Semua Warga Kota Bengkulu Ditarget Terima Bansos
Rabu, 06 Mei 2020 - 20:01 WIB
loading...
Wali Kota Bengkulu, Helmi Hasan, saat membagikan bantuan secara door to door ke tiap rumah warga di Bengkulu. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kota Bengkulu menargetkan seluruh warganya menerima bantuan sosial (Bansos) berupa beras dan mie instan (Rasmi). Sebab, semua warga kota Bengkulu dianggap terdampak pandemi Covid-19 atau virus Corona. Adapun bantuan itu dibagikan ke setiap rumah warga, alias door to door.
"Karena memang selain soal medis, kesehatan, Covid-19 ini yang perlu mendapat perhatian soal bagaimana kebutuhan pokok masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah," ujar Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dalam diskusi interaktif bertajuk Covid-19 dan Kepedulian Kita yang digelar SINDOnews.com dan disiarkan langsung di media sosial Instagram, Rabu (6/5/2020).
Sedangkan pembagian bantuan itu dijadwalkan secara bertahap. "Karena target kita memang 100 persen warga yang terdampak Covid-19, itu akan kita bagi semua, tidak mengenal apakah dia Jawa, Papua, punya KK (Kartu keluarga-red) atau tidak punya KK," kata Helmi dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Konten dan Regional SINDO Media, Pung Purwanto itu.
"Yang jelas 100 persen warga yang terdampak yang ada di Kota Bengkulu, ini akan kita inventaris untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19," tambah Helmi.
Namun, pihaknya mengalami kendala dalam mendistribusikan bantuan tersebut. "Kendala kita memang kadang-kadang ini warga masyarakat kurang aktif melaporkan dirinya kepada RT, RT nya juga malas juga mendata," tutur adik kandung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini.
Maka itu, pihaknya memiliki tim khusus untuk menyisir siapa saja warga yang tidak terdata menerima bantuan tersebut. "Kadang misalnya kalau kita berbasis KK, KK nya misal 200 ribu, tapi orangnya sudah pindah," ungkapnya.
Contoh lainnya, kata dia, ada warga yang memiliki KK dan KTP Kota Bengkulu, namun bekerja di wilayah kabupaten. "Maka orangnya enggak dapat," ujarnya.
Dia mengaku pihaknya tidak melihat kondisi rumah atau harta yang dimiliki warga untuk mendistribusikan bantuan tersebut. "Alhamdulillah, 100 persen warga Indonesia yang ada di Kota Bengkulu, yang terdampak Covid-19 ini, ini mendapatkan semua," katanya.
Dia pun memberikan salah satu contoh lainnya. "Misalnya begini, ada orang rumahnya besar, mobilnya besar, badannya pun besar, ini kan RT juga bingung, mau didata takut tersinggung, enggak didata bagaimana. Misalnya dia utangnya juga besar juga, mobil besar, utangnya lebih besar, gajinya tetap di bank semua, ini bagaimana," imbuhnya.
Hal tersebut, menurut dia, kebingungan yang dialami pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. "Maka kemudian kita bikin kebijakan, jangan sampai kemudian ada yang gantung diri di kota Bengkulu, gara-gara dia malu minta-minta, dia enggak mau minta-minta, tapi kalau kemudian dia diberikan pemerintah, dia terima, ada masyarakat kita seperti itu, ada masyarakat yang tidak mau minta-minta," katanya.
"Karena memang selain soal medis, kesehatan, Covid-19 ini yang perlu mendapat perhatian soal bagaimana kebutuhan pokok masyarakat yang harus mendapat perhatian pemerintah," ujar Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan dalam diskusi interaktif bertajuk Covid-19 dan Kepedulian Kita yang digelar SINDOnews.com dan disiarkan langsung di media sosial Instagram, Rabu (6/5/2020).
Sedangkan pembagian bantuan itu dijadwalkan secara bertahap. "Karena target kita memang 100 persen warga yang terdampak Covid-19, itu akan kita bagi semua, tidak mengenal apakah dia Jawa, Papua, punya KK (Kartu keluarga-red) atau tidak punya KK," kata Helmi dalam diskusi yang dipandu oleh Direktur Konten dan Regional SINDO Media, Pung Purwanto itu.
"Yang jelas 100 persen warga yang terdampak yang ada di Kota Bengkulu, ini akan kita inventaris untuk memastikan mereka bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19," tambah Helmi.
Namun, pihaknya mengalami kendala dalam mendistribusikan bantuan tersebut. "Kendala kita memang kadang-kadang ini warga masyarakat kurang aktif melaporkan dirinya kepada RT, RT nya juga malas juga mendata," tutur adik kandung Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini.
Maka itu, pihaknya memiliki tim khusus untuk menyisir siapa saja warga yang tidak terdata menerima bantuan tersebut. "Kadang misalnya kalau kita berbasis KK, KK nya misal 200 ribu, tapi orangnya sudah pindah," ungkapnya.
Contoh lainnya, kata dia, ada warga yang memiliki KK dan KTP Kota Bengkulu, namun bekerja di wilayah kabupaten. "Maka orangnya enggak dapat," ujarnya.
Dia mengaku pihaknya tidak melihat kondisi rumah atau harta yang dimiliki warga untuk mendistribusikan bantuan tersebut. "Alhamdulillah, 100 persen warga Indonesia yang ada di Kota Bengkulu, yang terdampak Covid-19 ini, ini mendapatkan semua," katanya.
Dia pun memberikan salah satu contoh lainnya. "Misalnya begini, ada orang rumahnya besar, mobilnya besar, badannya pun besar, ini kan RT juga bingung, mau didata takut tersinggung, enggak didata bagaimana. Misalnya dia utangnya juga besar juga, mobil besar, utangnya lebih besar, gajinya tetap di bank semua, ini bagaimana," imbuhnya.
Hal tersebut, menurut dia, kebingungan yang dialami pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19 sekarang ini. "Maka kemudian kita bikin kebijakan, jangan sampai kemudian ada yang gantung diri di kota Bengkulu, gara-gara dia malu minta-minta, dia enggak mau minta-minta, tapi kalau kemudian dia diberikan pemerintah, dia terima, ada masyarakat kita seperti itu, ada masyarakat yang tidak mau minta-minta," katanya.
(maf)
Lihat Juga :
