AHY: Ketidakjelasan Draf UU Ciptaker Sebabkan Chaos Informasi di Masyarakat
Selasa, 13 Oktober 2020 - 14:55 WIB
loading...
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal adanya dugaan cacat formil dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyoroti soal adanya dugaan cacat formil dalam Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) . Dugaan ini didasarkan pada draf final UU Ciptaker yang dikabarkan berubah-ubah.
"Menurut @FPD_DPR, draf final yg seyogyanya ditandatangani saat pengambilan keputusan tingkat I (Baleg) dan selanjutnya dibagikan kpd anggota DPR saat pengambilan keputusan tingkat II (Paripurna), ternyata tidak dilakukan. Informasi ini juga dibenarkan anggota fraksi dari parpol lainnya," kata AHY dalam cuitannya di akun pribadi @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).
Menurut putra sulung SBY ini, tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker ini dapat membuat chaos informasi di masyarakat. Pemerintah/aparat dan masyarakat akan saling tuding menyebarkan hoaks, padahal rujukan kebenaran informasi itu pun belum ada."Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan?," ujarnya. (Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, AHY: Berbahaya, Berpotensi Ciptakan Banyak Masalah )
Mantan calon Gubernur DKI ini khawatir jika masyarakat justru semakin tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks. Termasuk munculnya akun bodong yang menyerang dirinya pribadi dan juga Partai Demokrat hanya karena Demokrat berbeda pendapat. Bahkan, disebar juga hoaks, bahwa dirinya mendalangi demo UU Ciptaker.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
AHY menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan Partai Demokrat terhadap UU Ciptaker dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). (Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat: Banyak yang Harus Dibahas Kembali )
"Sikap @PDemokrat yang mendukung UU No 2/2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, adl contoh sikap kami yang tidak asal berbeda dgn pemerintah. Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," kata AHY.
"Menurut @FPD_DPR, draf final yg seyogyanya ditandatangani saat pengambilan keputusan tingkat I (Baleg) dan selanjutnya dibagikan kpd anggota DPR saat pengambilan keputusan tingkat II (Paripurna), ternyata tidak dilakukan. Informasi ini juga dibenarkan anggota fraksi dari parpol lainnya," kata AHY dalam cuitannya di akun pribadi @AgusYudhoyono, Selasa (13/10/2020).
Menurut putra sulung SBY ini, tidak adanya kejelasan draf final RUU Ciptaker ini dapat membuat chaos informasi di masyarakat. Pemerintah/aparat dan masyarakat akan saling tuding menyebarkan hoaks, padahal rujukan kebenaran informasi itu pun belum ada."Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan?," ujarnya. (Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja, AHY: Berbahaya, Berpotensi Ciptakan Banyak Masalah )
Mantan calon Gubernur DKI ini khawatir jika masyarakat justru semakin tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks. Termasuk munculnya akun bodong yang menyerang dirinya pribadi dan juga Partai Demokrat hanya karena Demokrat berbeda pendapat. Bahkan, disebar juga hoaks, bahwa dirinya mendalangi demo UU Ciptaker.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker. Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
AHY menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat. Penolakan Partai Demokrat terhadap UU Ciptaker dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah. Sebagaimana penolakan Partai Demokrat terhadap RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). (Baca juga: Tolak RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat: Banyak yang Harus Dibahas Kembali )
"Sikap @PDemokrat yang mendukung UU No 2/2020 tentang penanganan pandemi dan penyelamatan ekonomi, adl contoh sikap kami yang tidak asal berbeda dgn pemerintah. Ada kalanya kami menolak; ada kalanya kami mendukung. Semangat kami berlandaskan pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara," kata AHY.
(abd)
Lihat Juga :
