Parpol Harus Berkontribusi Atasi Dampak Covid-19
Selasa, 13 Oktober 2020 - 08:35 WIB
loading...
Warga bahu membahu membantu tetangganya yang kesulitan dengan menyediakan paket sembako gratis di depan rumahnya. Foto: dok/Antara
A
A
A
JAKARTA - Pandemi Covid-19 telah membuat pemerintahan di seluruh dunia gagap. Bencana ini telah melumpuhkan seluruh sendi kehidupan dan memorak-porandakan perekonomian dunia.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini. (Baca: Nasihat Indah Aa Gym: Jangan Mempersulit Diri!)
"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" yang disiarkan secara virtual kemarin.
Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi.
"Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya," tutur Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini. (Baca juga: PSBB Diperpanjang, Sekolah di Jakarta Belum Bisa terapkan Tatap Muka)
Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkontraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang, sehingga jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang.
Dalam bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit. "Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32% maka pada kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9–1,1%," tuturnya.
Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di manakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan? Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya, yakni merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan. (Lihat videonya: Kelompok Geng Motor di Medan Terjaring Razia Polisi)
"Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan napas kesejahteraan," urainya.
Dikatakan Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan. (Abdul Rochim)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) mengatakan, para pakar ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama tampak gagap dalam memberi makna pandemi ini. (Baca: Nasihat Indah Aa Gym: Jangan Mempersulit Diri!)
"Kita semua warga dunia sepenuhnya menyadari bahwa akibat pandemi Covid-19, dunia menghadapi resesi global yang jika tidak hati-hati dapat menghapus hasil-hasil pembangunan dan menghambat tujuan pembangunan berkelanjutan," ujar Gus AMI saat menjadi pembicara kunci dalam seminar internasional bertajuk "Pemberantasan Kemiskinan dan Tanggung Jawab Partai Politik: Membangun Politik Kesejahteraan Masyarakat Global" yang disiarkan secara virtual kemarin.
Mengutip laporan penelitian Lembaga Penelitian Ekonomi Pembangunan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU-WIDER), disebutkan bahwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan jumlah penduduk miskin di seluruh dunia menembus 1,1 miliar orang. Sebanyak 395 juta orang bahkan diprediksi akan terjerumus dalam kemiskinan ekstrem akibat pandemi.
"Jika pemerintahan di belahan dunia tidak melakukan langkah-langkah tepat dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, jumlah orang miskin di dunia bisa makin bertambah. Sebuah situasi yang tentu kita semua tidak menghendakinya," tutur Wakil Ketua DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini. (Baca juga: PSBB Diperpanjang, Sekolah di Jakarta Belum Bisa terapkan Tatap Muka)
Dikatakan Gus AMI, pertumbuhan ekonomi dunia yang terkontraksi secara tajam telah menghantam perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, Covid-19 telah menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 1,63 juta orang, sehingga jumlah penduduk miskin tercatat 26,42 juta orang.
Dalam bidang ekonomi, meski masih terseok, Indonesia dengan seluruh sumber daya yang dimiliki, mencoba untuk bangkit. "Hasilnya cukup menggembirakan. Jika pada kuartal II pertumbuhan ekonomi kami minus 5,32% maka pada kuartal III membaik menjadi pada kisaran minus 2,9–1,1%," tuturnya.
Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan etis dan fundamental, yakni di manakah tanggung jawab partai politik dalam memberi makna atas pandemi dalam kerangka pemberantasan kemiskinan? Sebagai salah satu pilar demokrasi, tutur Gus AMI, posisi dan keberpihakan partai politik sangat menentukan dalam mengintervensi kebijakan-kebijakan negara agar berjalan sesuai basis filsafat politiknya, yakni merawat rakyatnya menuju cita-cita keadilan sosial dan terbebas dari belenggu kemiskinan. (Lihat videonya: Kelompok Geng Motor di Medan Terjaring Razia Polisi)
"Di sinilah saya mengistilahkan bahwa kehadiran partai politik di tengah-tengah masyarakat harus mampu melonggarkan jalan napas kesejahteraan," urainya.
Dikatakan Gus AMI, peran dan posisi partai politik sangat krusial guna menepis anggapan miring terjadinya diskoneksi demokrasi dan kesejahteraan. (Abdul Rochim)
(ysw)
Lihat Juga :
