Tuduhan Tunggangi Aksi Tolak UU Ciptaker, SBY: Ungkap Siapa yang Dimaksud?
loading...
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak pemerintah ungkap aktor yang mendalangi aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker. Foto/SINDOnews/Isra Triansyah
A
A
A
JAKARTA - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak pemerintah mengungkap aktor yang mendalangi aksi unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang berakhir rusuh pada Kamis (8/10/2020).
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Karena selama ini, tuduhan tersebut tertuju kepada dirinya. SBY ssangat yakin, bahwa aktor yang dimaksud sejumlah menteri Jokowi maupun Badan Intelijen Negara (BIN) bukanlah dirinya.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Hal ini disampaikan SBY dalam acara ngobrol santai yang direkam Minggu, 11 Oktober kemarin dan diunggah pada akun Youtube pribadinya pada malam ini, Senin, 12 Oktober.
"Saya kok enggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak masalah. Saya enggak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira enggak," kata SBY menjawab pertanyaan dari audiens terkait tudingan sejumlah menteri Jokowi.
Presiden RI ke-6 ini menyarankan, agar baiknya hal itu ditanyakan langsung kepada menteri terkait yang melontarkan pernyataan itu. Mereka pasti tahu siapa aktor yang mendalangi aksi penolakan UU Ciptaker kemarin.
"Nah, kalau ditanyakan begitu ya paling baik tanyakan pada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud, aktor yang menunggangi, menggerakkan atau menunggangi itu," usul mantan Menko Polhukam itu.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah, itu menjadi tidak baik karena rakyat akan saling curiga dan pemberitaannya pun akan meluas.
Jadi, akan lebih bagus kalau pemerintah mengungkap aktor yang menggerakkan, menunggangi dan membiayai aksi kemarin yang oleh negara dianggap kejahatan dan melanggar hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Harus disebutkan, kalau tidak nanti negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya pada pemerintah, kita harus hold trust, kepercayaan kepada pemerintah kita menjalankan tugas-tugasnya," desaknya.
SBY menambahkan, kalau nanti negara dianggap main tuduh, efeknya tidak bagus. Jadi, soal siapa aktor aksi kemarin itu yang paling bisa menjawab dan mengklarifikasi adalah menteri-menteri dan pejabatpemerintahan Jokowi yang melontarkan pernyataan itu.
"Saya yakin, beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu, itulah etika yang harus dimiliki siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," tegasnya.
(Baca juga: DPR Luruskan 12 Fakta tentang Omnibus Law Cipta Kerja)
Karena selama ini, tuduhan tersebut tertuju kepada dirinya. SBY ssangat yakin, bahwa aktor yang dimaksud sejumlah menteri Jokowi maupun Badan Intelijen Negara (BIN) bukanlah dirinya.
(Baca juga: KSP Sesalkan Aksi Demo Tolak UU Ciptaker Rusak Fasilitas Umum)
Hal ini disampaikan SBY dalam acara ngobrol santai yang direkam Minggu, 11 Oktober kemarin dan diunggah pada akun Youtube pribadinya pada malam ini, Senin, 12 Oktober.
"Saya kok enggak yakin ya kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga enggak masalah. Saya enggak yakin kalau BIN menganggap saya sebagai musuh negara, saya kira enggak," kata SBY menjawab pertanyaan dari audiens terkait tudingan sejumlah menteri Jokowi.
Presiden RI ke-6 ini menyarankan, agar baiknya hal itu ditanyakan langsung kepada menteri terkait yang melontarkan pernyataan itu. Mereka pasti tahu siapa aktor yang mendalangi aksi penolakan UU Ciptaker kemarin.
"Nah, kalau ditanyakan begitu ya paling baik tanyakan pada beliau-beliau itu, siapa yang dimaksud, aktor yang menunggangi, menggerakkan atau menunggangi itu," usul mantan Menko Polhukam itu.
Menurut mantan Ketua Umum Partai Demokrat ini, kalau tidak ada kejelasan dari pemerintah, itu menjadi tidak baik karena rakyat akan saling curiga dan pemberitaannya pun akan meluas.
Jadi, akan lebih bagus kalau pemerintah mengungkap aktor yang menggerakkan, menunggangi dan membiayai aksi kemarin yang oleh negara dianggap kejahatan dan melanggar hukum.
"Hukum harus ditegakkan. Harus disebutkan, kalau tidak nanti negaranya melakukan hoaks, tidak bagus, karena kita harus percaya pada pemerintah, kita harus hold trust, kepercayaan kepada pemerintah kita menjalankan tugas-tugasnya," desaknya.
SBY menambahkan, kalau nanti negara dianggap main tuduh, efeknya tidak bagus. Jadi, soal siapa aktor aksi kemarin itu yang paling bisa menjawab dan mengklarifikasi adalah menteri-menteri dan pejabatpemerintahan Jokowi yang melontarkan pernyataan itu.
"Saya yakin, beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan itu, itulah etika yang harus dimiliki siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," tegasnya.
(maf)
Lihat Juga :
