Pendidikan Vokasi Dinilai Belum Jawab Kebutuhan Industri

Namun, menurut dia, aneh kalau lulusan SMK yang disiapkan agar siap kerja justru banyak menganggur. “Artinya industri tidak menyerapnya, bisa karena jumlahnya berlebih, atau kualitasnya kurang, kita perlu data yang spesifik soal kompetensi dan kebutuhan industrinya,” tuturnya.

Dia juga menyinggung soal rendahnya kualitas lulusan SMK di lapangan, terutama soal etos kerja, tingkat kepatuhan kerja, dan kemandirian. “Ini PR bagi pendidikan SMK, lebih khusus soal pendidikan karakter, memasuki dunia kerja kan harus dipersiapkan soal sikap professional,” ujar Fikri.

Maka itu, dia menekankan tentang perlunya setiap unit pendidikan vokasi melakukan kerja sama dengan dunia industri. “Hal itu adalah mutlak, untuk mewujudkan komunikasi, link and match dengan komunitas industri nasional. Sehingga lulusan vokasi bisa terserap maksimal,” tuturnya.

Dia berpendapat, peran pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan data yang terpadu antara jenis-jenis kebutuhan industri dengan potensi lulusan vokasi agar dapat menjadi panduan dalam menelurkan kebijakan lanjutan. “Karena itu, dibutuhkan koordinasi pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud dengan Kadin dan Apindo, demikian pula dengan Dinas Pendidikan provinsi dan Kabupaten/kota berkoordinasi dengan Apindo dan Kadin di daerah,” ungkapnya.

Sedangkan mengenai vokasi di perguruan tinggi, dia meminta peningkatan kualitas lulusan melalui tambahan keahlian yang disertifikasi menyesuaikan kebutuhan industri di lapangan. “Lulusan ini diharapkan menjadi tenaga ahli karena kompetensinya, namun dunia industri butuh jaminan, bukan sekedar ijazah, jadi ada semacam sertifikasi berstandar ISO atau internasional sebagai pengesahan keahlian mereka,” katanya.