Kepala Daerah Diminta Waspadai Bencana di Tengah Pandemi Covid-19
Kamis, 08 Oktober 2020 - 07:01 WIB
loading...
A
A
A
Dwikorita mengatakan, dari data zona-zona yang rawan tsunami akibat gunung api terjadi di sebagian besar Indonesia timur. “Mulai dari Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku ya, sampai di dekat Papua Barat. Salah satu yang apa yang khusus ada di Selat Sunda. Jadi itu potensi tsunami di Indonesia timur,” paparnya.
Dari data dan fakta tersebut, Dwikorita meminta semua pihak harus siap menghadapi bencana yang ada di depan mata. Menurutnya, antisipasi terhadap potensi bencana ini setidaknya akan meminimalkan jumlah korban.
“Ini poinnya kita harus bersiap bersama. Tidak mungkin hanya satu lembaga yang menghadapi. Oleh karena itu, tujuan kita adalah untuk melakukan persiapan-persiapan agar jangan sampai mengalami korban jiwa. Mencegah tidak mungkin, tetapi jangan ada korban jiwa,” tegasnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kementerian dan lembaga terkait khususnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) buatan dalam negeri. Ini sebagai mitigasi bencana alam di Indonesia. (Baca juga: Jokowi Pergi ke Luar Kota, Istana Bantah Hindari Demo Tolak Omnibus Law)
Dia pun meminta agar pengadaan alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) ini masuk ke dalam program stimulus dan tidak hanya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti tolong Pak Hammam (Kepala BPPT) nanti kita masukkan dalam program kita. Apakah ini bisa tidak kita masukkan dalam program stimulus. Jadi tidak hanya APBN, tapi juga dengan stimulus,” katanya.
Namun, Luhut meminta agar teknologi yang digunakan dalam alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) harus buatan dalam negeri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Apalagi, memang terpaksa menggunakan barang dari luar negeri, maka harus ada transfer teknologi. “Tapi, kita harus pakai sebanyak teknologi karena barusan pidato Presiden juga menyampaikan harus memakai APBN, harus menggunakan sebanyak mungkin teknologi dalam negeri. Jadi, apa yang kita bisa kawinkan, apa yang kita bisa teknologi transfer, nanti tolong kepala BPPT memperhatikan ini. Saya sangat pro sekali kalau kita pakai yang dalam negeri,” tegas Luhut.
Luhut pun meminta agar semua pihak terkait tidak main-main dengan potensi multibencana yang mungkin terjadi akibat La Nina. Dia meminta semua pemangku wilayah dan stakeholder lain memanfaatkan teknologi dalam mengantisipasi dampak bencana. (Baca juga: Sebut Islam Dalam Krisis, Erdogan Cela Macron)
“Oleh karena itu, dengan kecanggihan teknologi sekarang, saya berharap kita semua terintegrasi dalam menghadapi ini semua. Jadi, jangan bermain-main lagi karena 40% lebih parah dari yang normal,” tegasnya.
Apalagi, kata Luhut, saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 sehingga dalam penanganan ketika terjadi banjir harus tetap patuh protokol kesehatan. “Nah, ini juga disebabkan sekaligus menyangkut masalah Covid-19. Nah, Covid-19 ini untuk nanti patuh pada protokol kesehatan karena banjir itu juga isu sendiri,” katanya.
Dari data dan fakta tersebut, Dwikorita meminta semua pihak harus siap menghadapi bencana yang ada di depan mata. Menurutnya, antisipasi terhadap potensi bencana ini setidaknya akan meminimalkan jumlah korban.
“Ini poinnya kita harus bersiap bersama. Tidak mungkin hanya satu lembaga yang menghadapi. Oleh karena itu, tujuan kita adalah untuk melakukan persiapan-persiapan agar jangan sampai mengalami korban jiwa. Mencegah tidak mungkin, tetapi jangan ada korban jiwa,” tegasnya.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mendorong kementerian dan lembaga terkait khususnya Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mewujudkan alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) buatan dalam negeri. Ini sebagai mitigasi bencana alam di Indonesia. (Baca juga: Jokowi Pergi ke Luar Kota, Istana Bantah Hindari Demo Tolak Omnibus Law)
Dia pun meminta agar pengadaan alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) ini masuk ke dalam program stimulus dan tidak hanya masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Nanti tolong Pak Hammam (Kepala BPPT) nanti kita masukkan dalam program kita. Apakah ini bisa tidak kita masukkan dalam program stimulus. Jadi tidak hanya APBN, tapi juga dengan stimulus,” katanya.
Namun, Luhut meminta agar teknologi yang digunakan dalam alat pendeteksi tsunami atau early warning system (EWS) harus buatan dalam negeri sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Apalagi, memang terpaksa menggunakan barang dari luar negeri, maka harus ada transfer teknologi. “Tapi, kita harus pakai sebanyak teknologi karena barusan pidato Presiden juga menyampaikan harus memakai APBN, harus menggunakan sebanyak mungkin teknologi dalam negeri. Jadi, apa yang kita bisa kawinkan, apa yang kita bisa teknologi transfer, nanti tolong kepala BPPT memperhatikan ini. Saya sangat pro sekali kalau kita pakai yang dalam negeri,” tegas Luhut.
Luhut pun meminta agar semua pihak terkait tidak main-main dengan potensi multibencana yang mungkin terjadi akibat La Nina. Dia meminta semua pemangku wilayah dan stakeholder lain memanfaatkan teknologi dalam mengantisipasi dampak bencana. (Baca juga: Sebut Islam Dalam Krisis, Erdogan Cela Macron)
“Oleh karena itu, dengan kecanggihan teknologi sekarang, saya berharap kita semua terintegrasi dalam menghadapi ini semua. Jadi, jangan bermain-main lagi karena 40% lebih parah dari yang normal,” tegasnya.
Apalagi, kata Luhut, saat ini masih terjadi pandemi Covid-19 sehingga dalam penanganan ketika terjadi banjir harus tetap patuh protokol kesehatan. “Nah, ini juga disebabkan sekaligus menyangkut masalah Covid-19. Nah, Covid-19 ini untuk nanti patuh pada protokol kesehatan karena banjir itu juga isu sendiri,” katanya.
Lihat Juga :
