Kepala BKF Kemenkeu: Omnibus Law Modal Pemulihan Ekonomi 2021
Rabu, 07 Oktober 2020 - 13:54 WIB
loading...
A
A
A
Program perlindungan sosial
Program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan komponen program paling besar dalam PEN dengan pagu Rp203 triliun. World Bank melakukan survei bahwa sejak Mei 2020 sampai Agustus 2020, 90 persen target penerima manfaat telah menerima sejumlah program bantuan. Responden dalam survei ini dapat memilih paling banyak dua jenis bantuan.
“Saat itu para penerima bantuan itu, 40 persen merupakan penduduk termiskin. Pada survei pertama, sekitar Mei 2020, ada sekitar 40 persen dari 40 persen termiskin yang menjadi responden mengatakan belum mendapatkan satupun bantuan dari pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi pemerintah. Kita evaluasi dengan cepat dan ketika survei kembali dilakukan pada Agustus, dengan model survei yang sama, pertanyaannya sama, 90 persen dari 40 persen yang termiskin itu mengaku sudah menerima paling tidak satu jenis bantuan.”
Kacaribu berharap, perbaikan-perbaikan ini terus berlanjut dan dapat menjaga daya beli masyarakat. Program perlindungan sosial yang menjadi cakupan survei, PKH, kartu sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek dan BLT non Jabodetabek, BLT Dana Desa, Subsidi Listrik, Prakerja dan program Padat Karya.
Selain World Bank, BPS (Biro Pusat Statistik) juga melakukan survei dunia usaha. Dari survei dapat dilihat adanya perbedaan prioritas kebutuhan bantuan antara Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Prioritas kebutuhan UMK, bantuan modal (69,02%), keringanan tagihan listrik (41,18%), relaksasi pinjaman (29,98%), kemudahan administrasi pinjaman (17,21%) dan penundaan pajak (15,07%).
Program perlindungan sosial (Perlinsos) merupakan komponen program paling besar dalam PEN dengan pagu Rp203 triliun. World Bank melakukan survei bahwa sejak Mei 2020 sampai Agustus 2020, 90 persen target penerima manfaat telah menerima sejumlah program bantuan. Responden dalam survei ini dapat memilih paling banyak dua jenis bantuan.
“Saat itu para penerima bantuan itu, 40 persen merupakan penduduk termiskin. Pada survei pertama, sekitar Mei 2020, ada sekitar 40 persen dari 40 persen termiskin yang menjadi responden mengatakan belum mendapatkan satupun bantuan dari pemerintah. Ini menjadi cambuk bagi pemerintah. Kita evaluasi dengan cepat dan ketika survei kembali dilakukan pada Agustus, dengan model survei yang sama, pertanyaannya sama, 90 persen dari 40 persen yang termiskin itu mengaku sudah menerima paling tidak satu jenis bantuan.”
Kacaribu berharap, perbaikan-perbaikan ini terus berlanjut dan dapat menjaga daya beli masyarakat. Program perlindungan sosial yang menjadi cakupan survei, PKH, kartu sembako, Bantuan Sembako Jabodetabek dan BLT non Jabodetabek, BLT Dana Desa, Subsidi Listrik, Prakerja dan program Padat Karya.
Selain World Bank, BPS (Biro Pusat Statistik) juga melakukan survei dunia usaha. Dari survei dapat dilihat adanya perbedaan prioritas kebutuhan bantuan antara Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). Prioritas kebutuhan UMK, bantuan modal (69,02%), keringanan tagihan listrik (41,18%), relaksasi pinjaman (29,98%), kemudahan administrasi pinjaman (17,21%) dan penundaan pajak (15,07%).
Lihat Juga :
