Boni Hargens Sebut Sikap Demokrat, PKS, dan Gerindra Soal Omnibus Law Ciptaker Sudah Tepat
Rabu, 07 Oktober 2020 - 11:34 WIB
loading...
Perwakilan pemerintah dan Pimpinan DPR seusai Rapat Paripurna DPR RI pengesahan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2020). Foto/SINDOnews/Yulianto
A
A
A
JAKARTA - Pengamat politik Boni Hargens menilai sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi undang-undang sudah tepat. Kata dia, dalam demokrasi harus ada yang menentang pemerintah.
"Sikap Demokrat dan PKS juga sudah betul sebagai oposisi. Memang demokrasi harus begitu, ada pendukung dan penentang pemerintah," ujar Boni Hargens kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
(Baca juga: Netizen: Cuma PKS dan Demokrat yang Berdiri Bersama Rakyat Kecil ).
Hanya saja, kata dia, oposisi diharapkan harus cerdas dan sehat. "Bukan asal menentang kebijakan pemerintah. Perlu ada evaluasi komprehensif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah," ujarnya.
Di samping itu, dia menilai sikap Partai Gerindra sudah tepat dalam Omnibus Law tersebut. Karena, lanjut dia, bagaimana pun Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai bagian dari pemerintah. "Publik akan bingung kalau ada paradoks," tuturnya.
(Baca juga: Presiden PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Ciptaker ).
Diketahui, Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu fraksi yang mendukung pengesahan Omnibus Law tersebut.
"Sikap Demokrat dan PKS juga sudah betul sebagai oposisi. Memang demokrasi harus begitu, ada pendukung dan penentang pemerintah," ujar Boni Hargens kepada SINDOnews, Rabu (7/10/2020).
(Baca juga: Netizen: Cuma PKS dan Demokrat yang Berdiri Bersama Rakyat Kecil ).
Hanya saja, kata dia, oposisi diharapkan harus cerdas dan sehat. "Bukan asal menentang kebijakan pemerintah. Perlu ada evaluasi komprehensif dalam mengkritisi kebijakan pemerintah," ujarnya.
Di samping itu, dia menilai sikap Partai Gerindra sudah tepat dalam Omnibus Law tersebut. Karena, lanjut dia, bagaimana pun Prabowo Subianto sebagai ketua umum partai bagian dari pemerintah. "Publik akan bingung kalau ada paradoks," tuturnya.
(Baca juga: Presiden PKS Desak Jokowi Terbitkan Perppu Cabut UU Ciptaker ).
Diketahui, Fraksi Partai Gerindra merupakan salah satu fraksi yang mendukung pengesahan Omnibus Law tersebut.
(zik)
Lihat Juga :
