BKKBN: Mobilitas Penduduk Harus Dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 22:56 WIB
loading...
A
A
A
Dwi mengatakan, saat ini struktur penduduk belum dipertimbangkan sebagai potensi produktivitas. Sebagai potensi yang akan berpengaruh pada capaian bonus demografi. Dwi juga mengingatkan bahwa persebaran atau mobilitas penduduk harus dikaitkan dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan. "Bukan semata karena faktor ekonomi, tapi faktor alam juga harus diperhatikan dengan sebaik-baiknya," ujar Dwi.
Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat blue print kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional melainkan lebih kepada spesifik kedaerahan. "Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah," jelasnya.
Diakui Dwi, hingga kini pengetahuan masyarakat, termasuk pejabat, tentang pembangunan berwawasan kependudukan masih terbatas. "Untuk itu kami akan fasilitasi pemahaman tentang pembangunan berwawasan kependudukan hingga ke tingkat daerah," tambahnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna MPR RI Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pentingnya menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama. “Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Jokowi.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi salah satu dasar pemilihan pembangunan manusia serta penguasaan ilmu dan teknologi sebagai pilar pertama Visi Indonesia 2045. Dwi mengatakan penduduk Indonesia haruslah memiliki semangat sebagai pekerja keras, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. "Informaai teknologi harus dikuasai agar SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.
Namun bukan hanya sekedar berkualitas, menurut Dwi, kondisi itu harus juga diimbangi dengan jumlah penduduk yang seimbang dari sisi kuantitas. Kualitas dan kuantitas penduduk harus juga dilandasi oleh nilai-nilai positif dalam keluarga. "Sumber daya keluarga inilah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan anggota keluarga," terang Dwi.
Pada bagian lain penjelasannya, Dwi mengungkapkan beberapa persoalan yang harus dituntaskan di sektor kependudukan yakni, pengendalian urbanisasi untuk pemerataan penduduk dengan tetap memperhitungkan Pulau Jawa sebagai sumber cadangan nasional seperti beras. Selain itu, "baby boomers" masih menguasai ekonomi.
Modal dan investasi masih dikuasai oleh kelompok ini. Berikutnya, perlu adanya perbandingan produktifitas antar kelompok umur dan nilai-nikai ekonomi individu. "Lainnya, berupa pemetaan kualitas SDM antar wilayah yang mempengaruhi kualitas SDM secara keseluruhan," ujar Dwi.
Untuk itu, saat ini BKKBN tengah membuat blue print kependudukan. Namun diingatkan bahwa tidak ada kebijakan kependudukan yang sifatnya nasional melainkan lebih kepada spesifik kedaerahan. "Kita sedang cari format umum, dan kemudian baru masuk ke daerah," jelasnya.
Diakui Dwi, hingga kini pengetahuan masyarakat, termasuk pejabat, tentang pembangunan berwawasan kependudukan masih terbatas. "Untuk itu kami akan fasilitasi pemahaman tentang pembangunan berwawasan kependudukan hingga ke tingkat daerah," tambahnya.
Sebelumnya, dalam Sidang Paripurna MPR RI Presiden Joko Widodo pernah menyampaikan pentingnya menempatkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai prioritas utama. “Membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Jokowi.
Pernyataan Presiden tersebut menjadi salah satu dasar pemilihan pembangunan manusia serta penguasaan ilmu dan teknologi sebagai pilar pertama Visi Indonesia 2045. Dwi mengatakan penduduk Indonesia haruslah memiliki semangat sebagai pekerja keras, terampil, dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. "Informaai teknologi harus dikuasai agar SDM kita bisa berkualitas," tuturnya.
Namun bukan hanya sekedar berkualitas, menurut Dwi, kondisi itu harus juga diimbangi dengan jumlah penduduk yang seimbang dari sisi kuantitas. Kualitas dan kuantitas penduduk harus juga dilandasi oleh nilai-nilai positif dalam keluarga. "Sumber daya keluarga inilah yang menjadi salah satu penentu keberhasilan anggota keluarga," terang Dwi.
Pada bagian lain penjelasannya, Dwi mengungkapkan beberapa persoalan yang harus dituntaskan di sektor kependudukan yakni, pengendalian urbanisasi untuk pemerataan penduduk dengan tetap memperhitungkan Pulau Jawa sebagai sumber cadangan nasional seperti beras. Selain itu, "baby boomers" masih menguasai ekonomi.
Modal dan investasi masih dikuasai oleh kelompok ini. Berikutnya, perlu adanya perbandingan produktifitas antar kelompok umur dan nilai-nikai ekonomi individu. "Lainnya, berupa pemetaan kualitas SDM antar wilayah yang mempengaruhi kualitas SDM secara keseluruhan," ujar Dwi.
Lihat Juga :
