BKKBN: Mobilitas Penduduk Harus Dikaitkan dengan Daya Dukung Lingkungan

Sementara itu, Senior Demographer, Macquarie University, Sydney, Australia Salut Muhidin dalam paparannya mengangkat isu tren mobilitas lintas Negara. Salut mengatakan persentase migran Indonesia pada 2019 lalu 75% karena alasan bekerja. Selebihnya karena alasan konflik, "climed change" atau masalah lainnya.

Salut mengatakan pekerja migran sangat bias gender. Cenderung dikuasai oleh kaum laki-laki atau sekitar 58% dan terkonsentrasi di beberapa Negara seperti Uni Emirat Arab, Qatar, USA, Kanada, dan beberapa negara Eropa. Global migran, kata Salut, 40% nya berasal dari kawasan Asia, seperti Indonesia, India, China.

Arah perpindahannya, lanjut Salut, lebih banyak ke wilayah sekitar dari negara asalnya. Pasalnya, migrasi berbiaya mahal dan butuh banyak resources, selain diminati karena adanya peluang ekonomi atau peningkatan kesejahteraan. "Pekerja Indonesia akan memilih bekerja di Malaysia. Afrika cenderung berpindah ke sesama Afrika. Asia sesama Asia. Eropa ke Eropa. Tapi ada juga kecenderungan Asia ke Eropa," jelas Salut.

Namun, kondisi itu berubah saat pandemi Covid-19. Pertengahan Maret lalu mulai banyak negara yang melakukan retraction total. Sampai Juli mencapai 400 negara. "Covid telah turunkan tingkat mobilitas. Indonesia awal Januari-Maret kirim tenaga kerja ke Singapura, Taiwan Hongkong, hingga Jepang demikian lancar. Namun mulai turun sejak April," ujarnya.

Sementara, Senior Advisor, Urban Regional Development Institut Wahyu Mulyana mengatakan permukiman kumuh dan padat penduduk berpotensi tinggi menyebabkan penularan Covid-19 antar individu. Hingga kini, permukiman kumuh masih mewarnai wajah kota-kota metropolitan di Indonesia. Ini lantaran migrasi penduduk lebih banyak menuju kota-kota besar. "Tren ke depan, kota sedang dan kecil di sekitar kota metropolitan akan menjadi tumpuan ekonomi. Karena itu harus didorong fasilitas dan prasana ekonominya agar memadai mendukung kota metropolitan," ujar Wahyu.

Nantinya produk yang dihasilkan tidak mengandalkan kota besar lagi tapi justru dikirim ke kota besar dan ke luar negeri. ”Meski skala penduduknya sedang dan kecil tapi ketersediaan sarana dan prasarana kota itu mendukung. Seperti Jember dan Banyuwangi di Jawa Timur. Itu akan mencegah generasi muda mencari kerja di kota metropolitan," tutur Wahyu.

Wahyu berharap pertambahan penduduk perkotaan akan berkontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi nasional. "Saat ini kota masih jadi kantong-kantong kemiskinan. Ketimpangan yang ada di perkotaan lebih tinggi dari pedesaan. Setidaknya 13,5 juta rumah tangga belum memiliki tempat hunian yang layak. Atau 38.000 permukiman kumuh masih ada di perkotaan," terang Wahyu. Selain kumuh, problematika penduduk di perkotaan adalah masalah kesehatan, penghasilan, air bersih dan sanitasi layak, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, transportasi dan energi.

Pembicara lainnya Peneliti Lembaga Demografi, FEB, UI Chotib Hasan, menyorot soal motivasi dan dampak mobilitas penduduk dan urbanisasi dari tinjauan teoritis dan empiris. Dia mengatakan keluarga yang memiliki jumlah anggota banyak cenderung kurang mobil. Demikian halnya dengan mereka yang sudah menikah atau memiliki anak yang bersekolah. "Tetapi semakin tinggi pendidikan, akan semakin berpeluang orang untuk bermigrasi," tandas Chotib.