Biaya Tes Swab Rp900.000, Komisi IX Minta Rakyat Miskin Digratiskan
Selasa, 06 Oktober 2020 - 13:26 WIB
loading...
A
A
A
Politikus Partai Demokrat ini berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mensubsidi biaya tes swab bagi rakyat miskin. Sebab, saat ini ketika masyarakat miskin ada keperluan tertentu yang mengharuskan dilakukan tes swab, mereka masih harus membayar.
"Kemarin pemerintah melalui Permenkes telah mengeluarkan standar biaya swab, tapi seharusnya diikuti dengan satu aturan baru bahwa bagi orang miskin, itu harus digratiskan, disubsidi oleh pemerintah. Ini disebut mandiri, memang cuma orang kaya yang butuh tes mandiri? Orang miskin bagaimana? Sekarang ini rakyat kita 80% lagi susah," katanya. (Baca juga: Penetapan Batas Atas Biaya Swab Dinilai Bisa Ringankan Tugas Pemerintah )
Seharusnya, kata Anwar Hafid, ada aturan tegas yang menyertai SE tersebut bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagainya, apabila memerlukan tes swab untuk kepentingan apapun, mereka disubsidi pemerintah.
Mantan Bupati Morowali ini mengatakan, persoalan kesehatan dan ekonomi memang sama-sama dua hal penting. Namun, seharusnya persoalan kesehatan menjadi prioritas utama. "Sekarang ini fokus pemerintah lebih kepada ekonomi daripada kesehatan. Padahal dua hal itu kalau kita lihat ya bagaimana supaya dia tidak sakit, baru kita urus ekonominya," katanya.
"Kemarin pemerintah melalui Permenkes telah mengeluarkan standar biaya swab, tapi seharusnya diikuti dengan satu aturan baru bahwa bagi orang miskin, itu harus digratiskan, disubsidi oleh pemerintah. Ini disebut mandiri, memang cuma orang kaya yang butuh tes mandiri? Orang miskin bagaimana? Sekarang ini rakyat kita 80% lagi susah," katanya. (Baca juga: Penetapan Batas Atas Biaya Swab Dinilai Bisa Ringankan Tugas Pemerintah )
Seharusnya, kata Anwar Hafid, ada aturan tegas yang menyertai SE tersebut bahwa bagi masyarakat yang tidak mampu, korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sebagainya, apabila memerlukan tes swab untuk kepentingan apapun, mereka disubsidi pemerintah.
Mantan Bupati Morowali ini mengatakan, persoalan kesehatan dan ekonomi memang sama-sama dua hal penting. Namun, seharusnya persoalan kesehatan menjadi prioritas utama. "Sekarang ini fokus pemerintah lebih kepada ekonomi daripada kesehatan. Padahal dua hal itu kalau kita lihat ya bagaimana supaya dia tidak sakit, baru kita urus ekonominya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
