Pemerintah Terkesan Putus Asa Tangani Covid-19
Senin, 05 Oktober 2020 - 08:22 WIB
loading...
Mural Lawan Covid-19. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat jangan menganggap pemerintah mencla-mencle terkait penanganan Covid-19. Menurutnya, penyesuaian kebijakan merupakan bagian mencari cara terbaik penanganan Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat pemerintah terkesan putus asa dalam merespons kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 dinilai tidak stabil.
"Bongkar pasang kebijakan sah saja selama memang ada hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
(Baca juga: Jokowi Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Pengamat: Sinyal Ketegangan Pusat dengan Anies ).
Selain itu, Dedi menilai, pemerintah belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam penanganan pandemi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, juga terkait banyaknya lembaga mulai dari Gugus Tugas hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
"Padahal pemerintah cukup fokuskan penanganan satu pintu, satu komando, di menkes misalnya," tandas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, selama tujuh bulan menghadapi pandemi Covid-19 , pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Tak dipungkiri selama itu ada kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini Covid-19. Salah satunya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Akhir-akhir ini, Jokowi mengaku cenderung menekankan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
"Setelah tujuh bulan banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya pembatasan sosial, saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita lakukan," ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/10/2020).
(Lihat Juga Foto: Arab Saudi Buka Ibadah Umrah Pertama di Masa Pandemi Covid-19 ).
Meski ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan, Jokowi meminta agar masyarakat jangan menganggap bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah bagian dari untuk mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencla-mencle. Covid ini masalah baru. Seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga beda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," ungkapnya.(Baca juga: Jokowi Tak Terima Pemerintah Dianggap Mencla-Mencle ).
Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah melihat pemerintah terkesan putus asa dalam merespons kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kebijakan penanganan Covid-19 dinilai tidak stabil.
"Bongkar pasang kebijakan sah saja selama memang ada hasil evaluasi dari kebijakan sebelumnya," kata Dedi saat dihubungi SINDOnews, Senin (5/10/2020).
(Baca juga: Jokowi Sebut Jangan Sok-sokan Lockdown, Pengamat: Sinyal Ketegangan Pusat dengan Anies ).
Selain itu, Dedi menilai, pemerintah belum menunjukkan koordinasi yang baik dalam penanganan pandemi, terutama antara pemerintah pusat dan daerah, juga terkait banyaknya lembaga mulai dari Gugus Tugas hingga Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
"Padahal pemerintah cukup fokuskan penanganan satu pintu, satu komando, di menkes misalnya," tandas Dedi.
Diberitakan sebelumnya, selama tujuh bulan menghadapi pandemi Covid-19 , pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan. Tak dipungkiri selama itu ada kebijakan yang disesuaikan dengan perkembangan terkini Covid-19. Salah satunya, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Akhir-akhir ini, Jokowi mengaku cenderung menekankan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM).
"Setelah tujuh bulan banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya pembatasan sosial, saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita lakukan," ungkap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (4/10/2020).
(Lihat Juga Foto: Arab Saudi Buka Ibadah Umrah Pertama di Masa Pandemi Covid-19 ).
Meski ada penyesuaian-penyesuaian kebijakan, Jokowi meminta agar masyarakat jangan menganggap bahwa pemerintah tidak bisa dipercaya. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah bagian dari untuk mencari cara terbaik untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.
"Penyesuaian kebijakan itu jangan dianggap pemerintah mencla-mencle. Covid ini masalah baru. Seluruh dunia juga sama. Belum ada negara yang berani mengklaim sudah menemukan solusi yang terbaik. Tiap negara juga beda-beda masalahnya, berbeda cara dalam menanganinya. Jadi kita pun harus terus menyesuaikan diri mencari cara terbaik yang paling cocok dengan situasi kita," ungkapnya.(Baca juga: Jokowi Tak Terima Pemerintah Dianggap Mencla-Mencle ).
(zik)
Lihat Juga :
