Jokowi: Jaga Optimisme Lawan Covid-19
Senin, 05 Oktober 2020 - 07:02 WIB
loading...
Presiden Joko Widodo. Foto/Antara
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kasus pandemi Covid-19 . Selama tujuh bulan terakhir, pemerintah telah melakukan banyak mengambil langkah kebijakan meskipun banyak yang belum sempurna.
Berbagai langkah kebijakan tersebut ditunjang dengan komitmen anggaran untuk mengatasi berbagai dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kendati demikian, muncul berbagai kritikan kepada pemerintah, termasuk tudingan bahwa pemerintah lebih mengedepankan dampak ekonomi dibandingkan dengan dampak kesehatan. (Baca: Amalan yang Bisa Mempercepat Datangnya Rezeki)
Jokowi pun sadar dengan kritikan ini. Dia pun menegaskan bahwa pemerintahannya tetap memprioritaskan penanganan di bidang kesehatan selama pandemi Covid-19. Hanya, dampak ekonomi pun harus tetap dipertimbangkan matang karena begitu besar efeknya kepada masyarakat. Pemerintah pun terus berusaha mencari titik keseimbangan agar apa pun kebijakan di bidang kesehatan tidak membuat ekonomi kian terpuruk.
“Sekali lagi, mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas,” ujar Jokowi dalam pernyataan publik yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden kemarin.
Dalam upaya mencari keseimbangan itu, dia kembali menekankan bahwa kebijakan yang mengorbankan ekonomi seperti lockdown tidak akan diambil pemerintah. Menurutnya, jika sampai ada kebijakan yang mengorbankan sektor ekonomi maka puluhan juta nasib rakyat akan dipertaruhkan.
Jokowi pun secara tegas mengingatkan kepada semua pimpinan daerah untuk tidak sok-sokan dalam mengambil kebijakan karantina total tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. “Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan. Akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah,” katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa mengarantina total suatu wilayah akan lebih banyak menghasilkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Menurutnya, pembatasan sosial memang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan Covid-19 .
Kendati demikian, model karantina wilayah harus disesuaikan dengan gerak penularan wabah. Selama tujuh bulan penanganan Covid-19, Jokowi mengatakan karantina wilayah yang pas untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah pembatasan sosial berskala mikro. (Baca juga: Masa Pendaftaran Beasiswa Unggulan Ditutup Hari Ini)
“Setelah tujuh bulan banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya pembatasan sosial, saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu, saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah covid, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Berbagai langkah kebijakan tersebut ditunjang dengan komitmen anggaran untuk mengatasi berbagai dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Kendati demikian, muncul berbagai kritikan kepada pemerintah, termasuk tudingan bahwa pemerintah lebih mengedepankan dampak ekonomi dibandingkan dengan dampak kesehatan. (Baca: Amalan yang Bisa Mempercepat Datangnya Rezeki)
Jokowi pun sadar dengan kritikan ini. Dia pun menegaskan bahwa pemerintahannya tetap memprioritaskan penanganan di bidang kesehatan selama pandemi Covid-19. Hanya, dampak ekonomi pun harus tetap dipertimbangkan matang karena begitu besar efeknya kepada masyarakat. Pemerintah pun terus berusaha mencari titik keseimbangan agar apa pun kebijakan di bidang kesehatan tidak membuat ekonomi kian terpuruk.
“Sekali lagi, mencari titik keseimbangan. Saya tegaskan kembali bahwa kesehatan masyarakat, kesehatan publik tetap nomor satu. Tetap yang harus diutamakan. Inilah prioritas,” ujar Jokowi dalam pernyataan publik yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden kemarin.
Dalam upaya mencari keseimbangan itu, dia kembali menekankan bahwa kebijakan yang mengorbankan ekonomi seperti lockdown tidak akan diambil pemerintah. Menurutnya, jika sampai ada kebijakan yang mengorbankan sektor ekonomi maka puluhan juta nasib rakyat akan dipertaruhkan.
Jokowi pun secara tegas mengingatkan kepada semua pimpinan daerah untuk tidak sok-sokan dalam mengambil kebijakan karantina total tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. “Oleh sebab itu, saya dan seluruh jajaran pemerintah selalu berupaya mencari keseimbangan itu. Tidak perlu sok-sokan. Akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten. Karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat. Tetapi kita tetap serius mencegah penyebaran wabah,” katanya.
Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menegaskan bahwa mengarantina total suatu wilayah akan lebih banyak menghasilkan dampak negatif daripada dampak positifnya. Menurutnya, pembatasan sosial memang harus dilakukan untuk memutus rantai penularan Covid-19 .
Kendati demikian, model karantina wilayah harus disesuaikan dengan gerak penularan wabah. Selama tujuh bulan penanganan Covid-19, Jokowi mengatakan karantina wilayah yang pas untuk memutus rantai penularan Covid-19 adalah pembatasan sosial berskala mikro. (Baca juga: Masa Pendaftaran Beasiswa Unggulan Ditutup Hari Ini)
“Setelah tujuh bulan banyak yang bisa kita pelajari dari wabah ini. Misalnya pembatasan sosial, saya kira harus kita sesuaikan. Untuk itu, saya menekankan pentingnya pembatasan sosial skala mikro atau mini lockdown. Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam, untuk mengatasi masalah covid, tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat. Ini yang harus kita lakukan,” tegasnya.
Lihat Juga :
