Deretan Nama Purnawirawan yang Kritis di Pemerintahan SBY dan Jokowi

JAKARTA - Kebijakan-kebijakan dari Presiden nampaknya tidak semua pihak dapat menerima, termasuk para purnawirawan TNI yang turut menyuarakan kritiknya terhadap Presiden.

(Baca juga : Arab Saudi Keluarkan 108.041 Izin Umrah, Warga 3 Negara Ini Dilarang Masuk )
(Baca juga: Moeldoko Ingatkan Purnawirawan agar Pegang Teguh Prinsip)

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ada beberapa purnawirawan menyampaikan kritik terang-terangan kepada publik. Mereka menganggap kebijakan yang dikeluarkan SBY tidak berdampak kepada masyarakat. (Baca juga : Beredar Harga Vaksin Covid-19 dari Luar, Pemerintah Belum Tentukan )

Berikut para purnawirawan tersebut, yang berhasil dirangkum SINDOnews, Sabtu (3/10/2020). (Baca juga: Din Syamsuddin ke Moeldoko: KAMI Bukan Orang-orang Pengecut)

1. Letjen Purnawirawan TNI, Soerjadi, menyampaikan kritiknya kepada SBY pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Menurutnya, pemerintahan SBY ditunggangi oleh kepemimpinan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dibanding kepentingan rakyat.

"Negara ini sudah tidak tahu mau ke mana. Negara ini sudah milik Demokrat, padahal pokok-pokok pendirian negara ini jelas, di dalam undang-undang disebut negara kesatuan," kata Soerjadi.

2. Letnan Jenderal Purnawirawan TNI, Kiki Syahnakri mengatakan, banyak kebijakan pemerintahan SBY yang tidak berdampak pada kesejahteraan rakyat. Mantan wakil kepala staf Angkatan Darat (Waksad) di tahun 2002 menilai, selama hampir 10 tahun kepemimpinan SBY, telah gagal untuk menyejahterakan rakyatnya.

"Saya kira banyak kebijakan-kebijakan itu tidak memberikan dampak buat kesejahteraan rakyat," ujarnya saat acara peluncuran buku "Meniti Dua Sisi, di Antara Amunisi dan Nurani" di Halim, Jakarta Timur.

3. Mantan KSAD Jenderal Purnawirawan TNI, Tyasno Sudarto, pernah mengkritik Presiden SBY dengan keras. Bahkan, menurut Tyasno, pemimpin saat ini dalam situasi khianat, munafik dan bejat.

"Salah satu sumpah yang telah dilanggar dan dikhianati SBY adalah sumpah yang berbunyi, 'Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan membela keadilan, kebenaran dan keadilan," kata Tyasno ketika berbicara dalam acara 2011 Tahun Kebenaran Pertemuan Meja Bundar 100 Tokoh Pergerakan, di Jakarta.

4. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpus POM) TNI Mayor Jenderal (Purn) Syamsu Djalal, mengkritik keras sikap SBY yang menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurutnya, sikap SBY yang kelihatan sangat mementingkan partai tidak mencerminkan sikap seorang prajurit.

"Kenapa rakus begitu? SBY prajurit bukan? Kok rakus? Kan ada orang lain," kata Syamsu Djalal dalam sebuah acara.
Pada rezim Presiden Joko Widodo ada dua nama purnawirawan TNI yang sangat fenomenal mengkritik keras. Keduanya yakni Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein dan Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo.

5. Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein sosok yang kritis sedari mulai pelajar hingga mahasiswa. Pada Pilpres 2019 Kivlan muncul dengan segala fenomenanya. Dirinya merapat ke kubu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno dengan banyak memberikan pernyataan dan tindakan yang kontroversial.

Bahkan Kivlan pernah memimpin aksi pada 9 Mei 2019, di Gedung Bawaslu RI untuk melakukan pembelaan terhadap Eggi Sudjana yang ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan kasus makar. Dan keesokannya Kivlan melakukan aksi yang sama di Gedung KPU

Namun menjelang akhir tahun 2019, Kivlan ditetapkan tersangka kepemilikian senjata api ilegal untuk rencana pembunuhan tokoh nasional. Kivlan didakwa menguasai empat senjata api.

Kivlan pun ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Jakarta Selatan.Kasus dugaan kepemilikan senjata api yang menjerat Kivlan ini berkaitan dengan penetapan enam tersangka yang menunggangi aksi unjuk rasa menolak hasil Pilpres 2019 di Jakarta pada 21-22 Mei 2019.

Saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) Kivlan sempat meneteskan air matanya seakan tidak percaya bahwa dirinya sedang diadili duduk di kursi pesakitan. Persidangan terus berlanjut, namun kesehatan Kivlan terus menurun dan mulai merasakan sakit pada tubuhnya.

6. Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantyo, bersama sejumlah tokoh di Indonesia mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020). KAMI disebut sebagai gerakan moral seluruh rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sosial.

Mantan Panglima TNI itu juga menyatakan akan keluar jika organisasi itu berubah jadi partai. Ia menyebut KAMI adalah organisasi moral. Dia juga meyakinkan bahwa KAMI tidak akan berubah jadi partai politik.

"Kalau menjadi partai politik pasti saya, Farudin, Prof Wahab, dan yang lainnya akan keluar dari KAMI," ujar Gatot di Telukjambe, Rabu (30/9/2020).

KAMI pun mendapat banyak kecaman, bahkan saat bersilahturahmi ke beberapa daerah Gatot yang menjadi perwakilan KAMI mendapat banyak penghadangan bahkan sekelompok massa berusaha mengusir Gatot dan rombongan dari daerahnya.