Hari Kesaktian Pancasila, BPIP Minta Elite Politik Dewasa Sikapi Komunisme
loading...
BPIP mendorong peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dapat dimaknai sebagai momentum aktualisasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendorong agar peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober dapat dimaknai sebagai momentum aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik.
Hal itu sesuai dengan tujuan bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan. (Baca juga: Kenakan Jas dan Peci, Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila)
"Peringatan ini sebagai momentum bangsa mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik agar tujuan kita merdeka mencapai kesejahteraan," tutur Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo kepada SINDOnews, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Penolakan RUU HIP Meluas, PDIP Siap Coret Trisila-Ekasila)
Aktualisasi itu hendaknya dapat diorientasikan pengambil kebijakan dengan mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan seperti yang terkandung dalam Pancasila.
Alumni Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang itu juga mendorong elit politik bersikap dewasa dalam hal menyikapi isu-isu tentang radikalisme, terorisme dan komunisme yang masih berkembang.
Menurutnya, seluruh elemen bangsa seharusnya fokus bergotongroyong dan bersatu menghadapi pandemi Covid-19. "Ke depan dibutuhkan bangsa ini keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," terang dia.
Benny tak menampik jika isu komunisme seperti PKI masih santer digaungkan dalam berbagai kondisi. Namun, ia kembali menegaskan komunisme dan leninisme jelas dilarang sesuai yang termaktub dalam Ketetapan MPRS.
"Larangan-larangan komunisme jelas berlaku dalam Tap MPRS. Jika ada pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme, maka segera melaporkan kepada pihak berwajib, harus diproses dalam ranah hukum," tegasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau semua elemen bangsa tidak lagi terus memperuncing perbedaan sejarah. Sebaliknya, harus fokus memperkuat ideologi Pancasila, UUD 1945 serta tekad bulat menjaga negara untuk kemajuan bangsa.
"Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati. Konsensus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," tukasnya.
Hal itu sesuai dengan tujuan bangsa dan negara untuk mencapai kesejahteraan. (Baca juga: Kenakan Jas dan Peci, Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila)
"Peringatan ini sebagai momentum bangsa mengaktualisasikan Pancasila dalam kebijakan publik agar tujuan kita merdeka mencapai kesejahteraan," tutur Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP Antonius Benny Susetyo kepada SINDOnews, Kamis (1/10/2020).
(Baca juga: Penolakan RUU HIP Meluas, PDIP Siap Coret Trisila-Ekasila)
Aktualisasi itu hendaknya dapat diorientasikan pengambil kebijakan dengan mengutamakan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan seperti yang terkandung dalam Pancasila.
Alumni Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Widya Sasana Malang itu juga mendorong elit politik bersikap dewasa dalam hal menyikapi isu-isu tentang radikalisme, terorisme dan komunisme yang masih berkembang.
Menurutnya, seluruh elemen bangsa seharusnya fokus bergotongroyong dan bersatu menghadapi pandemi Covid-19. "Ke depan dibutuhkan bangsa ini keluar dari masa lalu dan berani melakukan rekonsiliasi sesama anak bangsa," terang dia.
Benny tak menampik jika isu komunisme seperti PKI masih santer digaungkan dalam berbagai kondisi. Namun, ia kembali menegaskan komunisme dan leninisme jelas dilarang sesuai yang termaktub dalam Ketetapan MPRS.
"Larangan-larangan komunisme jelas berlaku dalam Tap MPRS. Jika ada pihak yang mengetahui kebangkitan komunisme, maka segera melaporkan kepada pihak berwajib, harus diproses dalam ranah hukum," tegasnya.
Tak hanya itu, dirinya juga mengimbau semua elemen bangsa tidak lagi terus memperuncing perbedaan sejarah. Sebaliknya, harus fokus memperkuat ideologi Pancasila, UUD 1945 serta tekad bulat menjaga negara untuk kemajuan bangsa.
"Semua perbedaan pendapat dan persepsi anak-anak bangsa telah menyepakati. Konsensus itu sifatnya final dan tidak surut dilekang waktu, ataupun menghadapi tantangan dan gangguan apapun," tukasnya.
(maf)
Explore More