Kemenkes Mencatat Hanya 8 dari 34 Provinsi di Tanah Air Bebas Rabies

loading...
Kemenkes Mencatat Hanya 8 dari 34 Provinsi di Tanah Air Bebas Rabies
Kemenkes mencatat angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi yakni 100-156 kematian per tahun, dengan Case Fatality Rate (Tingkat Kematian) hampir 100%. Foto/Okezone
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat angka kematian akibat rabies di Indonesia masih cukup tinggi yakni 100-156 kematian per tahun, dengan Case Fatality Rate (Tingkat Kematian) hampir 100%.

“Hal ini menggambarkan bahwa rabies masih jadi ancaman bagi kesehatan masyarakat. Secara statistik 98% penyakit rabies ditularkan melalui gigitan anjing, dan 2% penyakit tersebut ditularkan melalui kucing dan kera,” ungkap Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Widyawati dalam rilis resmi yang dikutip di situs Kemenkes, Selasa (29/9/2020). (Baca juga: Hari Rabies Sedunia, Pusvetma Vaksinasi Rabies Drive Thru)

Sementara itu, tantangan berat saat ini adalah masih ada 26 provinsi yang belum bebas rabies. “Dari 34 provinsi di Indonesia, hanya 8 provinsi yang bebas rabies sementara 26 provinsi lainnya masih endemik rabies,” ujar Widyawati.

Secara historis 8 provinsi yang bebas dari rabies tersebut adalah Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Papua, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.



Selain itu, Kemenkes mencatat dalam 5 tahun terakhir dari periode 2015 sampai 2019 kasus gigitan hewan penular rabies dilaporkan berjumlah 404.306 kasus dengan 544 kematian.

Saat itu ada 5 provinsi dengan jumlah kematian tertinggi antara lain Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kejadian luar biasa (KLB) rabies tahun 2019 terakhir dilaporkan terjadi di Nusa Tenggara Barat. (Baca juga: Edukasi Webinar Drama Anak 'Aku dan Hewan Kesayanganku Bebas Rabies')

“Hal itu menunjukkan upaya pengendalian rabies di Indonesia memerlukan langkah terstruktur dan sistematis. Peran pemerintah dan lintas sektor masih sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut,” papar Widyawati.
(kri)
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top