Teknologi Informasi dan Akselerasi Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi

Birokrasi yang ramah dengan teknologi diharapkan akan mudah menerima inisiasi perubahan pada pelayanan dan kebijakan publik karena menyadari bahwa perubahan adalah suatu keniscayaan. Birokrasi yang seperti ini tentu menuntut kehadiran sumber daya manusia yang andal. Birokrasi harus memperbaiki rekrutmen birokratnya sehingga birokrat yang diterima adalah birokrat-birokrat yang seiring dan sejalan dengan reformasi pelayanan dan kebijakan publik. Pada sisi birokrat yang sudah ada di lembaga-lembaga pemerintah harus didorong untuk mau belajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Birokrasi yang andal akan mempermudah akselerasi reformasi birokrasi pada pelayanan dan kebijakan publik.

Pandemi ini juga sudah menyediakan secara alamiah seleksi pegawai-pegawai pemerintah yang tidak bisa belajar dan bekerja pada dunia yang menuntut semuanya berjalan cepat. Pegawai-pegawai pemerintah yang tidak mampu memberi kontribusi maksimal pada akselerasi birokrasi ini dapat dipertimbangkan keberadaannya dalam birokrasi.

Meski demikian, pekerjaan-pekerjaan birokrasi memang tidaklah sepenuhnya hanya kegiatan yang berkutat pada teknologi informasi. Teknologi informasi hanya sebagai alat bantu penyelenggaraan pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Tugas-tugas lain yang memang harus dikerjakan secara langsung, seperti tatap muka, pemberdayaan, dan pembangunan fisik tetaplah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu ini harus dilakukan dengan ekstra hati-hati dengan penegakan protokol kesehatan secara ketat agar jangan sampai pelaksanaan tugas pemerintah menjadi klaster penyebaran Covid-19. Birokrasi harus menjadi teladan tata kehidupan baru (new normal) di masyarakat.

Era pandemi ini menyediakan kesempatan bagi pemerintah untuk membuat data seberapa besar penduduk yang sudah ramah dengan teknologi informasi dan belum memiliki akses kepadanya. Hal ini penting sebagai data awal pengambilan kebijakan di area pelayanan dan kebijakan publik jika dikaitkan dengan teknologi informasi. Sebaran penduduk yang nir-akses terhadap internet maupun alat komunikasinya bisa dipetakan di masa ini. Pemerintah juga dapat membuat klasifikasi warga yang nanti berharga untuk perancangan kebijakan pelayanan dan kebijakan publik berbasis teknologi informasi.

Era pandemi Covid-19 ini merupakan masa birokrasi dan warga belajar untuk beradaptasi dengan aktivitas serta lingkungan kerja yang baru. Fase pandemi yang belum bisa diketahui kapan berakhirnya, seharusnya menjadi celah bagi birokrasi dan warga untuk bertahan serta belajar dengan cepat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah. Birokrasi harus mampu mengadopsi teknologi baru dalam aktivitasnya dan memodifikasi aturan serta regulasi di tempat kerja. Birokrasi ke depan adalah komunitas pegawai cerdas yang ramah dengan teknologi informasi, yang terbuka, egaliter, mudah menerima perubahan, dan suka dengan hal yang cepat. Karakter ini berharga untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi.