Teknologi Informasi dan Akselerasi Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi
Selasa, 29 September 2020 - 07:21 WIB
loading...
Dwiyanto Indiahono
A
A
A
Dwiyanto Indiahono
Dosen Kebijakan Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Pendiri dan Pegiat Indonesia for Bureaucratic Reform [INBRIEF]
"Birokrasi ke depan adalah komunitas pegawai cerdas yang ramah dengan teknologi informasi, yang terbuka, egaliter, mudah menerima perubahan, dan suka dengan hal yang cepat. Karakter ini berharga untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi."
PENELITIAN Kashyap & Raghuvanshi (2020) menunjukkan ada enam kunci penentu keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dengan pendekatan ekonomi, yaitu komunikasi yang efektif, social distancing,mengadopsi teknologi baru, memodifikasi aturan dan regulasi di tempat kerja, menutup batas wilayah, serta kepemimpinan yang kuat dan kendali pemerintah. Pemerintah dan birokrasi memiliki kesempatan besar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan menjadikan momentum pandemi ini sebagai titik awal.
Titik ungkit awal dalam suatu perubahan adalah sesuatu yang berat dan menyakitkan. Padahal sejatinya titik awal yang berat itu harus ditempuh sebagai pembuka perubahan. Bermil-mil perjalanan ia harus dimulai dengan langkah pertama. Memulai sesuatu yang baru adalah hal tersulit dari suatu perubahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan titik awal itu secara mendadak dan tanpa kecuali.
Pengenalan perkembangan teknologi informasi kepada birokrasi pada tahun-tahun sebelum Covid-19 ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan, banyak orang mulai dari pejabat hingga staf sangat alergi jika berdiskusi tentang teknologi informasi dalam aktivitas kerja. Pertemuan-pertemuan daring yang sebenarnya sudah lazim dilakukan di media sosial dan kantor-kantor perusahaan besar tetap dianggap sesuatu yang kurang formal dan kurang meyakinkan. Platformnya dianggap rumit dan asosial. Namun, begitu pandemi hadir, semuanya bertekuk lutut pada kondisi jaga jarak. Pertemuan-pertemuan formal dari tingkat RT hingga kabinet didorong menggunakan teknologi informasi. Hal-hal yang semula dianggap tidak biasa mulai bisa diterima sebagai sebuah kebiasaan baru.
Pada sektor pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran daring yang semula juga dianggap hanya sebagai media alternatif kini menjadi media utama. Pembelajaran daring yang merupakan simbol keterbukaan dan egalitarian pendidikan semula juga dianggap sesuatu yang menyulitkan dan kurang serius, kini berubah menjadi platform utama dalam kegiatan belajar mengajar.
Kondisi pandemi ini telah mendesak para birokrat dan pendidik dari tingkat tinggi hingga rendah untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting guna menunjukkan bahwa birokrat adalah insan yang selalu belajar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi harus diberi efek kejut bahwa lingkungan birokrasi telah berubah dengan cepat sehingga harus direspons dengan cara cepat dan cara berbeda. Permasalahan publik yang kian kompleks tidak lagi bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan pada literatur klasik. Perkembangan teknologi informasi dapat menyediakan informasi sebagai media pembelajaran, dan penyediaan big data bagi birokrasi yang bisa membantu birokrasi dan analis kebijakan untuk merancang kebijakan berbeda dari biasanya. Informasi yang berasal dari big data diharapkan menambah keberanian birokrasi untuk berpikir di luar batas dan berani berpikir tentang masa depan yang lebih baik.
Dosen Kebijakan Publik FISIP Universitas Jenderal Soedirman, Pendiri dan Pegiat Indonesia for Bureaucratic Reform [INBRIEF]
"Birokrasi ke depan adalah komunitas pegawai cerdas yang ramah dengan teknologi informasi, yang terbuka, egaliter, mudah menerima perubahan, dan suka dengan hal yang cepat. Karakter ini berharga untuk mendukung akselerasi reformasi birokrasi."
PENELITIAN Kashyap & Raghuvanshi (2020) menunjukkan ada enam kunci penentu keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19 dengan pendekatan ekonomi, yaitu komunikasi yang efektif, social distancing,mengadopsi teknologi baru, memodifikasi aturan dan regulasi di tempat kerja, menutup batas wilayah, serta kepemimpinan yang kuat dan kendali pemerintah. Pemerintah dan birokrasi memiliki kesempatan besar untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi dengan menjadikan momentum pandemi ini sebagai titik awal.
Titik ungkit awal dalam suatu perubahan adalah sesuatu yang berat dan menyakitkan. Padahal sejatinya titik awal yang berat itu harus ditempuh sebagai pembuka perubahan. Bermil-mil perjalanan ia harus dimulai dengan langkah pertama. Memulai sesuatu yang baru adalah hal tersulit dari suatu perubahan. Pandemi Covid-19 telah memberikan titik awal itu secara mendadak dan tanpa kecuali.
Pengenalan perkembangan teknologi informasi kepada birokrasi pada tahun-tahun sebelum Covid-19 ini adalah sesuatu yang sulit dilakukan, banyak orang mulai dari pejabat hingga staf sangat alergi jika berdiskusi tentang teknologi informasi dalam aktivitas kerja. Pertemuan-pertemuan daring yang sebenarnya sudah lazim dilakukan di media sosial dan kantor-kantor perusahaan besar tetap dianggap sesuatu yang kurang formal dan kurang meyakinkan. Platformnya dianggap rumit dan asosial. Namun, begitu pandemi hadir, semuanya bertekuk lutut pada kondisi jaga jarak. Pertemuan-pertemuan formal dari tingkat RT hingga kabinet didorong menggunakan teknologi informasi. Hal-hal yang semula dianggap tidak biasa mulai bisa diterima sebagai sebuah kebiasaan baru.
Pada sektor pendidikan, penyelenggaraan pembelajaran daring yang semula juga dianggap hanya sebagai media alternatif kini menjadi media utama. Pembelajaran daring yang merupakan simbol keterbukaan dan egalitarian pendidikan semula juga dianggap sesuatu yang menyulitkan dan kurang serius, kini berubah menjadi platform utama dalam kegiatan belajar mengajar.
Kondisi pandemi ini telah mendesak para birokrat dan pendidik dari tingkat tinggi hingga rendah untuk beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini penting guna menunjukkan bahwa birokrat adalah insan yang selalu belajar untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan kebijakan dan pelayanan publik. Birokrasi harus diberi efek kejut bahwa lingkungan birokrasi telah berubah dengan cepat sehingga harus direspons dengan cara cepat dan cara berbeda. Permasalahan publik yang kian kompleks tidak lagi bisa didekati dengan pendekatan-pendekatan pada literatur klasik. Perkembangan teknologi informasi dapat menyediakan informasi sebagai media pembelajaran, dan penyediaan big data bagi birokrasi yang bisa membantu birokrasi dan analis kebijakan untuk merancang kebijakan berbeda dari biasanya. Informasi yang berasal dari big data diharapkan menambah keberanian birokrasi untuk berpikir di luar batas dan berani berpikir tentang masa depan yang lebih baik.
