Pilkada di Tengah Pandemi, DPR Dorong Pemerintah Segera Keluarkan Perppu

Senin, 28 September 2020 - 17:46 WIB
loading...
Pilkada di Tengah Pandemi,...
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Perppu mengenai pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19. Foto/SINDOnews/Abdul Rochim
A A A
JAKARTA - DPR meminta pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( Pilkada) 2020 di tengah pandemi COVID-19 . Keberadaan Perppu dinilai lebih kuat dibandingkan hanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

”Kami sudah menyarankan untuk mengeluarkan Perppu, harapannya sesegera mungkin. Itu tergantung pemerintah (waktunya), kita tidak bisa mendesak. Tapi kita sudah memberikan underline untuk melakukan itu supaya kita bisa melakukan kerja bersama agar tidak terjadi hal-hal di masa-masa berikutnya akan terjadi complain of court (gugatan hukum) itu di pengadilan,” ujar Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2020). (Baca juga: Rasionalitas Penundaan Pilkada 2020)

Azis mengatakan, jika ada Perppu maka tidak akan ada alasan bagi pihak-pihak tertentu yang akan menggugat di pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung (MA) ataupun PTUN. ”Perppu itu pada saat dikeluarkan otomatis langsung berlaku, tinggal pengesahannya dalam masa sidang berikutnya, DPR bisa mensahkan,” katanya.

Disinggung mengenai adanya kesepakatan antara pemerintah dalam hal ini Mendagri dengan Komisi II DPR bahwa untuk dasar hukum pelaksanaan pilkada di tengah pandemi COVID-19 cukup dilakukan revisi PKPU, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa hal itu memang menjadi keputusan di tingkat komisi yang merupakan satu alat kelengkapan di DPR. (Baca juga: Wujudkan Pemilih Berkualitas, DPS Pilkada Medan Diuji Publik)

”Itu merupakan satu keputusan revisi PKPU, yang secara hukum tata negara, menurut pandangan kami, perlu dilakukan peningkatan dalam hal ini (dikeluarkan) Perppu,” tutupnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Calon Kepala Daerah...
Calon Kepala Daerah Baru Mendaftar ke KPU untuk Gantikan Kandidat yang Didiskualifikasi
DPR Dukung Menko Zulhas...
DPR Dukung Menko Zulhas Tertibkan Area Wisata di Puncak untuk Perbaikan Lingkungan
Viral Anggota DPR Terima...
Viral Anggota DPR Terima Amplop Cokelat saat Rapat Bareng Direksi Pertamina, Ini Faktanya
Pemuda Muhammadiyah...
Pemuda Muhammadiyah Desak Aparat Investigasi Kecurangan Takaran MinyaKita
Investor Minat Sewa...
Investor Minat Sewa Aset Sritex, Menaker: Dalam Pendataan Siapa yang Siap Bekerja
Dukung Penegakan Hukum...
Dukung Penegakan Hukum Kasus Pertamina, Putri Zulhas Tegaskan Tak Ada Pansus
Korupsi Makin Menggurita,...
Korupsi Makin Menggurita, Pengamat: RUU Perampasan Aset Harus Segera Disahkan
Kepala Daerah Baru Momentum...
Kepala Daerah Baru Momentum Penguatan Etika Pemerintahan
Komisi IV Desak Aparat...
Komisi IV Desak Aparat Usut Dugaan Praktik Pengoplosan Beras
Rekomendasi
Banjir dan Longsor Terjang...
Banjir dan Longsor Terjang Kota Padangsidimpuan, Satu Orang Tewas
Mantan Gubernur Malut...
Mantan Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Meninggal, Ribuan Masyarakat Antar ke Kampung Halaman
Natasha Rizky Kasih...
Natasha Rizky Kasih Kode Rujuk dengan Desta, Sadar Sikap Mantan Suami yang Melindungi
Berita Terkini
Gelar Ujian Kode Etik...
Gelar Ujian Kode Etik Notaris, Ketum INI: Prefesionalisme dan Integritas Penting
6 menit yang lalu
Lanjutkan Rapat di Hotel...
Lanjutkan Rapat di Hotel Mewah, Panja Baru Selesaikan 40% DIM RUU TNI
21 menit yang lalu
Tinjau Rindam XII/Tanjungpura,...
Tinjau Rindam XII/Tanjungpura, Menhan Dorong Peningkatan Fasilitas Pendidikan
24 menit yang lalu
Klasemen Liga Korupsi...
Klasemen Liga Korupsi Indonesia 2025, Pertamina Menyodok Puncak Salip PT Timah
36 menit yang lalu
Mekeng Minta Pemerintah...
Mekeng Minta Pemerintah Alokasi Khusus Sekolah Kedinasan untuk Warga NTT
1 jam yang lalu
Selain 15 Pos Kementerian/Lembaga,...
Selain 15 Pos Kementerian/Lembaga, Komisi I DPR Pertimbangkan TNI Aktif Bisa Jabat di Badan Perbatasan Nasional
2 jam yang lalu
Infografis
Anggarannya Dipangkas,...
Anggarannya Dipangkas, Menteri Investasi Ngamuk di DPR
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved