Masker Ber-SNI Tak Urgen, Malah Persulit Kampanye Protokol Covid-19

JAKARTA - Rencana pemerintah melarang masker kain tanpa label SNI beredar di pasaran terus menuai kritikan. Kali ini, kritikan dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rahmad Handoyo.

"Aneh saja aturan ini. Saat ini bagaimana membumikan budaya pelaksanaan 3 M itu, bermasker, kemudian menjaga jarak dan sering cuci tangan. Itu aja susah kok, mosok masker kain wajib SNI ," ujar Rahmad Handoyo kepada SINDOnews, Senin (28/9/2020).

(Baca: Pemerintah Bakal Larang Masker Kain, PKS Nilai Memberatkan Rakyat)

Anggota Komisi IX DPR RI ini mengatakan bahwa yang terpenting saat ini adalah mendisiplinkan masyarakat dengan bermasker. Sehingga, menurut dia, mewajibkan masker ber-SNI untuk saat ini tidak penting. "Sekarang kita bagaimana rakyat bermasker, apapun maskernya dulu, itu yang paling penting, kalau soal SNI nomor dua lah itu," kata asal daerah pemilihan Jawa Tengah V ini.

Dia melanjutkan, masker ber-SNI bisa diterapkan setelah masyarakat sudah disiplin menggunakan masker. "Sambil jalan kita mengedukasi kepada masyarakat agar pakailah masker diberikan sesuai dengan instruksi atau syarat-syarat yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini yang melindungi diri, itu yang paling penting," tuturnya.

(Baca: Masker Kain Bakal Wajib SNI, Gini Lho Cara Mengurusnya)

Sebab, kata dia, saat ini banyak masyarakat yang membuat masker sendiri untuk digunakan maupun dijual. "Jadi ya itu tidak terlalu urgent, masker ber-SNI itu tidak terlalu urgent, yang paling urgent sekarang adalah membumikan budaya 3 M itu," ungkapnya.

"Sambil jalan kita kampanye menggunakan masker yang menggunakan atau keamanannya lebih bagus, atau yang bisa melindungi diri, itu saja yang paling penting, bukan soal SNI, itu nomor dua lah, kalau masyarakat sudah paham betul bagaimana membumikan secara sendirinya nanti menggunakan masker yang lebih secure," pungkasnya.