Jurus Wali Kota Risma Menghadang Resesi
loading...
Wali Kota Risma saat panen raya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk pada Rabu (23/9/2020). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.
A
A
A
SURABAYA - Sejak awal pandemi Covid-19, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini bersama jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak hanya berperang melawan virus baru ini. Namun, juga berjuang menghadang resesi ekonomi. Berbagai terobosan dan inovasi terus dilakukan untuk menghadang masalah ekonomi ini.
Jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Wali Kota Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi. Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.
Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.
Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Wali Kota Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu (23/9/2020). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.
“Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya,” kata Wali Kota Risma.
Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi. Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.
“Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi,” kata dia.
Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk. "Bagaimana tidak? Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia (pelaku usaha) bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya kemarin aku beranikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan kita pantau benar-benar, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan," ujarnya.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Wali Kota Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun. “Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Wali Kota Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran. “Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luar HET (harga eceran tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," tegasnya.
Jauh hari sebelum resesi ramai diperbincangkan, Wali Kota Risma ternyata sudah membuat program kedaulatan pangan di tengah pandemi Covid-19. Langkah ini dilakukan sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu Kota Surabaya harus menghadapi resesi ekonomi. Beberapa program kedaulatan pangan tersebut dilakukan dengan cara menanam makanan pendamping beras, seperti ketela pohon, ketela rambat, tales, sukun, pisang dan berbagai tanaman pangan lainnya.
Saat itu, jajaran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Surabaya langsung gencar melakukan penanaman tanaman pangan. Bahkan, mereka melakukan penanaman semacam ini di lahan-lahan kosong milik Pemkot Surabaya, termasuk di lahan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) yang ada di beberapa titik di Kota Pahlawan.
Dengan berjalannya waktu, tanaman pangan itu akhirnya sudah bisa dinikmati oleh warga Kota Surabaya. Wali Kota Risma pun mulai melakukan panen raya. Salah satunya di lahan BTKD Kelurahan Jeruk yang mulai dipanen pada Rabu (23/9/2020). Hasil panen berupa Ketela Rambat Madu dan Ketela Pohon serta Lele itu dibagi-bagikan kepada warga kurang mampu di Surabaya.
“Jadi, kalau nanti daya beli rendah dan turun, dan ternyata kita bisa menanam sendiri, maka pasti bebannya lebih ringan, makanya ini kita tanam di 24 lokasi supaya banyak. Memang kalau daya beli turun ada yang bisa beli, tapi juga ada yang tidak mampu beli, sehingga bagi yang tidak mampu beli bisa diberikan panen ini. Dengan begitu, semoga tidak ada yang kekurangan makanan di Surabaya,” kata Wali Kota Risma.
Selain gencar mengembangkan program kedaulatan pangan. Wali Kota Risma juga mengaku sengaja menyetop Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 3 di Kota Surabaya. Hal ini dilakukan supaya roda perekonomian Surabaya tetap positif meski di tengah pandemi. Dengan cara itu, maka para pelaku usaha di Surabaya bisa kembali beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat. Dia menilai, jika PSBB itu diteruskan, bukan tidak mungkin banyak pelaku usaha yang gulung tikar.
“Misalkan saya punya perusahaan produksi sepatu, begitu ini ditutup karena PSBB, tentu dia mengalami penurunan. Nah, begitu dia turun, minimal kita bisa tahan, tidak sampai jatuh, bahkan kalau bisa harus diangkat lagi, makanya dengan tidak diperpanjang, mereka bisa bergerak lagi dan berkembang lagi,” kata dia.
Oleh karena itu, ia mengaku bersyukur membuat kebijakan untuk tidak memperpanjang PSBB tahap 3 itu. Sebab, jika saat itu terlambat sedikit saja, maka bukan tidak mungkin perekonomian Surabaya hingga akhir tahun akan terpuruk. "Bagaimana tidak? Jika modal sudah dipakai makan untuk kebutuhan sehari-hari, bagaimana dia (pelaku usaha) bisa bangkit lagi, kecuali kalau dia dapat insentif, tunjangan atau bantuan. Makanya kemarin aku beranikan tidak perpanjang PSBB, kesehatan kita pantau benar-benar, tapi yang untuk usaha boleh bergerak dan perekonomian terus berjalan," ujarnya.
Di samping itu, Wali Kota Risma juga menggandeng berbagai stakeholder, terutama distributor untuk bersama-sama menyelamatkan kota dari kondisi resesi. Kepada para distributor itu, Wali Kota Risma meminta supaya stok ketersediaan kebutuhan pokok sehari-hari tetap aman hingga akhir tahun. “Para distributor saya berharap tolong kami dibantu, karena jangan sampai stok kebutuhan pangan kita hanya bisa sampai beberapa bulan ke depan. Kita harus pastikan Surabaya tidak ada masalah, terutama soal kebutuhan pokok, sehingga ekonomi kita bisa berjalan dengan baik,” kata dia.
Wali Kota Risma juga sudah menginstruksikan kepada jajarannya agar selalu rutin melakukan pemantauan kepada perusahaan atau industri yang memberlakukan PHK kepada karyawannya. Bahkan, ia juga meminta untuk selalu melakukan pengawasan terhadap harga kebutuhan pokok di pasaran. “Saya sudah meminta kepada staf yang memantau perekonomian untuk selalu cek harga-harga di pasar. Begitu harga naik di luar HET (harga eceran tertinggi), langsung (gelar) operasi pasar," tegasnya.
Lihat Juga :
