Pemkot Surabaya Raih Penghargaan Badan Publik Informatif dalam KI Jatim Awards 2024

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur (Jatim) 2024, kemarin (13/11/2024) malam.

Penghargaan bergengsi ini, diberikan secara langsung oleh Ketua KI Provinsi Jatim, Edi Purwanto, kepada Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani, dalam acara 'KI Jatim Awards 2024' di Grand Swiss-Belhotel, Jalan Darmo, Surabaya.

Pjs Wali Kota Restu Novi mengaku bersyukur, Pemkot Surabaya berhasil meraih penghargaan Badan Publik Informatif Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota di tahun 2024. Menurutnya, capaian ini merupakan awal yang baik bagi Pemkot Surabaya, untuk menjadi lebih baik lagi dalam hal keterbukaan informasi publik.

“Alhamdulillah, posisinya langsung pada kategori kabupaten/kota informatif. Jadi bukan menuju lagi, dengan skor nilai 93,49 poin, saya rasa ini awal yang baik ya,” kata Pjs Wali Kota Restu Novi.

PJs Restu Novi berkomitmen bersama jajaran Kepala Perangkat Daerah (PD) di Pemkot Surabaya untuk meningkatkan nilai keterbukaan informasi ke depannya. Maka dari itu, ia berharap, akan terus meningkatkan pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi untuk seluruh masyarakat di Kota Surabaya, terutama dalam hal pelayanan keterbukaan informasi publik.

Artinya, diraihnya penghargaan ini, Pemkot Surabaya telah berhasil memenuhi amanat Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kami harap keterbukaan informasi ini bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya yang sangat heterogen, dan kita terus memperbaiki sarana dan prasarana, peningkatan SDM, hingga berpihak kepada kaum rentan disabilitas dan sebagainya,” ujarnya berharap.

Sementara itu, Ketua KI Pusat, Donny Yoesgiantoro juga menyampaikan, arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, bahwa keterbukaan informasi publik ini sangat penting bagi setiap kementerian, lembaga, dan institusi pemerintahan.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, KI melakukan monitoring standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik.

“Menetapkan standar pelayanan itu, misalnya pengadaan barang dan jasa, nah itu ada apa enggak dokumen perencanaannya, ada tidak dokumen pelaksanaannya, atau kerangka acuan kerjanya (KAK), hingga rencana anggaran biayanya (RAB) hanya (mengetahui) itu. Kami hanya melihat publik permohonan informasi, dan akses ke publik itu tidak boleh dihalang-halangi,” tutur Donny.