Neta Pane: Jangan Sampai KBPP Polri Jadi Alat Politik Praktis

JAKARTA - Keluarga Besar Putra Putri (KBPP) Polri dalam waktu dekat ini akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas). Menjelang penyelenggaraan munas, beredar kabar salah satu calon kandidat ketua umum, sudah mulai bergerilya mencari dukungan. (Baca juga: Kemensos Serahkan 2.000 Paket Sembako kepada KBPP Polri)

Bahkan, ada politisi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sudah kasak-kusuk menggalang dukungan. Politisi tersebut mengundang sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah, ke Jakarta. Mereka mengadakan pertemuan di Jakarta. Semua akomodasi difasilitasi oleh politisi DPR RI dari partai politik berpengaruh tersebut. Bahkan, berkembang telah terjadi gerakan money politic dalam konteks menggalang dukungan. (Baca juga: KBPP Polri Nilai Rencana Pembebasan Napi Koruptor Atas Dasar Kemanusiaan)

Media kemudian mengomfirmasi ke beberapa pihak yang relevan. Antara lain, Ketua KBPP Polri DKI Jakarta Adi Pratama. Dia mengomfirmasi, pertemuan itu, memang ada dan berlangsung di Jakarta dan pertemuan itu dihadiri sejumlah pengurus KBPP Polri dari berbagai daerah. Adi Pratama mengaku hadir di pertemuan tersebut. “Saya tidak mengetahui hal itu. Saya hadir sekitar 30 menit setelah pertemuan berlangsung dan meninggalkan pertemuan sebelum acara berakhir,” ujar Adi Pratama, melalui pesan WhatsApp, pada Kamis (24/09/2020). Dalam pesan WhatsApp itu, Adi Pratama secara jelas menuliskan nama politisi dari DPR RI Jakarta, yang secara langsung memimpin pertemuan. (Baca juga: KBPP Polri Sambut Baik Pemerintah Tolak Pemulangan WNI Eks ISIS ke Indonesia)

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, menyesalkan tindakan itu. Pertama, karena ada upaya untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis. Kedua, karena ada dugaan telah terjadi gerakan money politic demi menggalang dukungan. "KBPP Polri itu potensial. Jangan sampai terseret ke politik praktis. Politisi harus menyadari hal itu, jangan menjadikan KBPP Polri sebagai kendaraan politik,” ujar Neta di Jakarta, Jumat (25/9/2020).

Neta menuturkan, perebutan pengaruh menjelang munas adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi. Itu dinamika yang normal, dalam konteks demokrasi. “Tapi, menggunakan pengaruh politik untuk menyeret KBPP Polri ke dalam ranah politik praktis, itu sangat tidak patut. Apalagi, ada dugaan melakukan tindakan money politic, demi menggalang dukungan. Sebagai anggota organisasi KBPP Polri, politisi dari DPR tersebut, hendaknya memberi contoh yang baik dalam berorganisasi. Model manuver politik yang lazim terjadi di organisasi politik, tidak pada tempatnya diterapkan di KBPP Polri," lanjut Neta.

Sumber yang dapat dipercaya di atas menyebutkan, Adi Pratama selaku Ketua KBPP Polri DKI Jakarta, termasuk salah seorang yang menolak menerima uang, dalam konteks dugaan gerakan money politic dalam pertemuan itu. Sebagai anak polisi sekaligus selaku Ketua KBPP Polri DKI Jakarta, Adi Pratama mengaku, pada dasarnya dia mendukung penuh berbagai upaya untuk membesarkan organisasi KBPP Polri, dengan tetap menjaga marwah organisasi.

Menurut Neta Pane, sebagai organinasi yang mewadahi keluarga besar Polri, KBPP Polri harus menjadi organisasi yang tidak hanya bermanfaat bagi seluruh keluarga Polri, melainkan harus mampu melahirkan tokoh-tokoh muda nasional. “KBPP Polri memiliki potensi untuk melahirkan tokoh-tokoh nasional. Ini tantangan bagi integritas pengurus KBPP Polri ke depan,” kata Neta.