Penyaluran BLT Pekerja Terkendala Nomor Rekening, BPJS Watch Beri Saran Ini
Jum'at, 25 September 2020 - 11:15 WIB
loading...
Kantor BPJS Ketenagakerjaan. Foto/SINDOnews/Dzikry Subhanie
A
A
A
JAKARTA - BPJS Watch memberikan beberapa saran agar bantuan subsidi upah (BSU) segera diterima para pekerja. Proses validasi tetap dilakukan secara selektif.
Pagebluk Covid-19 membuat pemerintah merancang beberapa program untuk menanggulangi masalah ekonomi, terutama mendongkrak daya beli. Salah satunya, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja yang bergaji Rp5 juta ke bawah.
Masalahnya, sampai minggu ketiga September ini, target 15,7 juta pekerja sepertinya sulit terwujud. Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan salah satu pangkal masalah penyaluran BLT pekerja ini ada pada nomor rekening.
"Bagi perusahaan yang belum mengirim nomor rekening, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengumumkan ke peserta untuk segera membawa nomor rekening yang valid dan kartu kepesertaan. Ini agar memudahkan dan mempercepat proses pengumpulan nomor rekening,” ujarnya, Jumat (25/9/2020).
(Baca juga: Zulhas Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP untuk Dongkrak Elektabilitas PAN ).
Aneka rupa masalah nomor rekening ini, seperti invalid. Timboel menerangkan BPJS Ketenagakerjaan bisa meminta para pekerja untuk memperbaiki atau membuat nomor rekening baru, lalu kirim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
(Baca juga: Nomor Rekening Menjadi Kendala Utama Penyaluran BLT Pekerja ).
BPJS Ketenagakerjaan, menurutnya, bisa menyurati para pekerja yang berhak, tetapi belum mengirimkan nomor rekening. "Proses penyaluran BSU dimungkinkan melalui kantor pos bila memang pekerja tersebut tidak memiliki nomor rekening," ucap Timboel.
Dia menginginkan, jika target 15,7 juta pekerja tidak tercapai setelah melakukan segala upaya, pemerintah diharapkan menyalurkan BLT ini kepada pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Caranya, mendata langsung ke perusahaan-perusahaan.
(Baca juga: Tanggapi Tudingan Politikus Hanura, Demokrat Beberkan Keberhasilan SBY di Bidang Ekonomi ).
"Pendataan lebih diprioritaskan kepada pekerja yang memang mengalami pemotongan upah karena perusahaan terdampak Covid-19. Dengan proaktif, maka BSU diharapkan benar-benar bisa dinikmati oleh pekerja," tuturnya.
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan tetap harus selektif dalam mendata agar BLT tepat sasaran. BPJS Watch meminta pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agresif dalam menyalurkan BLT kepada pekerja ini. "Jangan sampai dana BSU ini menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) hanya karena masalah nomor rekening," pungkasnya.
Pagebluk Covid-19 membuat pemerintah merancang beberapa program untuk menanggulangi masalah ekonomi, terutama mendongkrak daya beli. Salah satunya, memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada para pekerja yang bergaji Rp5 juta ke bawah.
Masalahnya, sampai minggu ketiga September ini, target 15,7 juta pekerja sepertinya sulit terwujud. Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar mengungkapkan salah satu pangkal masalah penyaluran BLT pekerja ini ada pada nomor rekening.
"Bagi perusahaan yang belum mengirim nomor rekening, BPJS Ketenagakerjaan bisa mengumumkan ke peserta untuk segera membawa nomor rekening yang valid dan kartu kepesertaan. Ini agar memudahkan dan mempercepat proses pengumpulan nomor rekening,” ujarnya, Jumat (25/9/2020).
(Baca juga: Zulhas Tunjuk Pasha Ungu Jadi Ketua DPP untuk Dongkrak Elektabilitas PAN ).
Aneka rupa masalah nomor rekening ini, seperti invalid. Timboel menerangkan BPJS Ketenagakerjaan bisa meminta para pekerja untuk memperbaiki atau membuat nomor rekening baru, lalu kirim ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat.
(Baca juga: Nomor Rekening Menjadi Kendala Utama Penyaluran BLT Pekerja ).
BPJS Ketenagakerjaan, menurutnya, bisa menyurati para pekerja yang berhak, tetapi belum mengirimkan nomor rekening. "Proses penyaluran BSU dimungkinkan melalui kantor pos bila memang pekerja tersebut tidak memiliki nomor rekening," ucap Timboel.
Dia menginginkan, jika target 15,7 juta pekerja tidak tercapai setelah melakukan segala upaya, pemerintah diharapkan menyalurkan BLT ini kepada pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Caranya, mendata langsung ke perusahaan-perusahaan.
(Baca juga: Tanggapi Tudingan Politikus Hanura, Demokrat Beberkan Keberhasilan SBY di Bidang Ekonomi ).
"Pendataan lebih diprioritaskan kepada pekerja yang memang mengalami pemotongan upah karena perusahaan terdampak Covid-19. Dengan proaktif, maka BSU diharapkan benar-benar bisa dinikmati oleh pekerja," tuturnya.
Pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan tetap harus selektif dalam mendata agar BLT tepat sasaran. BPJS Watch meminta pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan agresif dalam menyalurkan BLT kepada pekerja ini. "Jangan sampai dana BSU ini menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) hanya karena masalah nomor rekening," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
