306 Ribu Pendamping Desa Milik 12 K/L Belum Bersinergi dengan Pendamping Dana Desa
loading...
Menko PMK, Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar adanya integrasi program desa di kementerian/lembaga (K/L). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy mengatakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) meminta agar adanya integrasi program desa di kementerian/lembaga (K/L). Dia mengatakan banyak dana yang dianggarkan di K/L muaranya ke desa.
“Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari Kementerian dan lembaga/lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa,” ujarnya seusai rapat terbatas, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: 125 Kepala Kampung di Puncak Jaya Desak Penanganan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa)
“Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi satu sama lain. Sehingga akan bs memperkuat daya ungkit ekonomi di pedesaan,” sambungnya.
Dia mengatakan salah satu hal yang belum terintegrasi adalah pendamping ataupun penyuluh. Dia menyebut selain di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 12 K/L lainnya juga memiliki penyuluh yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
“Salah satunya misalnya yang perlu saya kutip adalah belum integrasinya tenaga-tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 Kementerian/Lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa. Berdasarkan catatan kami, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang sekarang berada di desa yang berasal dari 12 kementerian/lembaga 306.267,” jelasnya.
Sementara dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki tenaga pendamping 36.384 orang. Dia mengatakan jumlah tersebut dinilai kurang karena jumlah desa mencapai 74 ribu desa.
“Kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang. Karena jumlah desa itu 74.953 desa. Dengan asumsi 1 desa 1 pendamping jumlahnya masih kurang,” paparnya. (Baca juga: BLT Dana Desa Tak Terserap Maksimal, Satgas PEN: Sisanya untuk Program Ekonomi Desa)
“Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi. Dan bahkan bisa saling menutupi,” pungkasnya.
“Presiden menekankan pentingnya integrasi dari berbagai macam dana yang berasal dari Kementerian dan lembaga/lembaga yang jumlahnya sangat banyak, yang semua sebetulnya bermuara ke desa,” ujarnya seusai rapat terbatas, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: 125 Kepala Kampung di Puncak Jaya Desak Penanganan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa)
“Sehingga beliau mengimbau supaya tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi terintegrasi satu sama lain. Sehingga akan bs memperkuat daya ungkit ekonomi di pedesaan,” sambungnya.
Dia mengatakan salah satu hal yang belum terintegrasi adalah pendamping ataupun penyuluh. Dia menyebut selain di Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, 12 K/L lainnya juga memiliki penyuluh yang jumlahnya mencapai ratusan ribu.
“Salah satunya misalnya yang perlu saya kutip adalah belum integrasinya tenaga-tenaga pendamping dan penyuluh yang berasal dari kurang lebih 12 Kementerian/Lembaga yang belum bersinergi secara optimal di desa. Berdasarkan catatan kami, jumlah tenaga pendamping dan penyuluh yang sekarang berada di desa yang berasal dari 12 kementerian/lembaga 306.267,” jelasnya.
Sementara dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi memiliki tenaga pendamping 36.384 orang. Dia mengatakan jumlah tersebut dinilai kurang karena jumlah desa mencapai 74 ribu desa.
“Kalau dikaitkan dengan desa sebetulnya jumlahnya masih kurang. Karena jumlah desa itu 74.953 desa. Dengan asumsi 1 desa 1 pendamping jumlahnya masih kurang,” paparnya. (Baca juga: BLT Dana Desa Tak Terserap Maksimal, Satgas PEN: Sisanya untuk Program Ekonomi Desa)
“Tetapi seandainya tenaga-tenaga pendamping yang jumlahnya 306 ribu itu disinergikan maka sebetulnya kekurangan seperti ini ini bisa ditutupi. Dan bahkan bisa saling menutupi,” pungkasnya.
(kri)
Explore More