Gatot Nurmantyo Ungkap PKI Gaya Baru, PDIP Sebut Fitnatu Asyaddu Minal Qotli
loading...
Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pernyataan mantan Panglima TNI (Purn) Jenderal Gatot Nurmantyo soal PKI gaya baru mengundang reaksi banyak pihak. Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito. Wanto menilai, tuduhan PKI gaya baru dari Gatot yang juga disampaikan dengan menyurati ke Presiden Jokowi berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto, Kamis (24/9/2020).
(Baca: Gatot Nurmantyo Surati Jokowi, Waspadai PKI Gaya Baru)
Menurut dia, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya. "Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," tukas pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini.
Wanto menuturkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Pak Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30SPKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 ternyata tanpa bukti.
"Di balik tuduhan tidak mendasar itu ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie dimana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI," katanya.
Dia melanjutkan, demikian halnya Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.
Jadi, secara tidak langsung Gatot menuduh tokoh-tokoh tersebut adalah PKI. Pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu, mohon maaf tidak layak disampaikan oleh Gatot. "Untung ada Bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut," paparnya.
Perlu dicatat, kata Wanto, seluruh anggota dan kader PDIP dididik untuk membumikan Pancasila dengan seluruh benang merah sejarahnya.
(Baca: Arteria Dahlan Bantah Kakeknya Tokoh Pendiri PKI di Sumbar)
"Para calon kepala daerah yang bukan PDIP pun dilatih, tanya saja mereka, terhadap seluruh materi yang diajarkan. Semua untuk hadirnya pemimpin negarawan yang menyatukan bangsa.Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," tukas Wanto.
Wanto mengaku, pihaknya lebih meneladani Jenderal Sudirman, daripada Jenderal Gatot yang selalu hadirkan ketakutan, ancaman, dan juga hal-hal negatif tentang Pak Jokowi. "Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," jelasnya.
Wanto Sugito mengingatkan bahwa apa yang telah diutarakan Gatot soal kebangkitan PKI belakangan ini hanya membuat gaduh dan fitnah. "Wal fitnatu asyaddu minal qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," kataaktivis 98 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini.
"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto, Kamis (24/9/2020).
(Baca: Gatot Nurmantyo Surati Jokowi, Waspadai PKI Gaya Baru)
Menurut dia, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya. "Bahkan 14 Gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno Proklamator Bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," tukas pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini.
Wanto menuturkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Pak Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30SPKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 ternyata tanpa bukti.
"Di balik tuduhan tidak mendasar itu ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie dimana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S PKI," katanya.
Dia melanjutkan, demikian halnya Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.
Jadi, secara tidak langsung Gatot menuduh tokoh-tokoh tersebut adalah PKI. Pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu, mohon maaf tidak layak disampaikan oleh Gatot. "Untung ada Bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut," paparnya.
Perlu dicatat, kata Wanto, seluruh anggota dan kader PDIP dididik untuk membumikan Pancasila dengan seluruh benang merah sejarahnya.
(Baca: Arteria Dahlan Bantah Kakeknya Tokoh Pendiri PKI di Sumbar)
"Para calon kepala daerah yang bukan PDIP pun dilatih, tanya saja mereka, terhadap seluruh materi yang diajarkan. Semua untuk hadirnya pemimpin negarawan yang menyatukan bangsa.Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," tukas Wanto.
Wanto mengaku, pihaknya lebih meneladani Jenderal Sudirman, daripada Jenderal Gatot yang selalu hadirkan ketakutan, ancaman, dan juga hal-hal negatif tentang Pak Jokowi. "Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," jelasnya.
Wanto Sugito mengingatkan bahwa apa yang telah diutarakan Gatot soal kebangkitan PKI belakangan ini hanya membuat gaduh dan fitnah. "Wal fitnatu asyaddu minal qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," kataaktivis 98 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini.
(muh)
Lihat Juga :
