Lanjutkan Pilkada, Pemerintah-DPR Dinilai Tak Responsif Penderitaan Rakyat

JAKARTA - Desakan agar Pilkada Serentak 2020 kembali ditunda terus disampaikan sejumlah pihak. Sebabnya, pilkada kali ini dianggap berbahaya karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 yang makin luas. Bahkan, Guru Besar UIN Jakarta, Azyumardi Azra telah bersikap tak akan menggunakan hak pilihnya alias golput dalam pilkada.

Mantan Rektor UIN Jakarta yang juga anggota dewan pertimbangan MUI itu mengaku alasan dirinya golput karena atas dasar solidaritas kemanusiaan akibat banyaknya masyarakat yang jadi korban virus tersebut. (Baca juga: Darurat Covid-19, PBNU Minta Pilkada Serentak Ditunda)

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, kredibilitasnya pilkada bisa diragukan karena banyak desakan pilkada ditunda dan tokoh meminta ditunda. "Termasuk juga ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah (meminta pilkada ditunda)," ujar Ujang saat dihubungi SINDOnews, Kamis (24/9/2020). (Baca juga: Giliran Muhammadiyah Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda)

Ujang menganggap, kebijakan memaksakan kehendak dari pemerintah, DPR, dan penyelenggara pilkada melanjutkan pesta demokrasi lima tahunan itu menandakan mereka tak responsif atas aspirasi dan penderitaan rakyat.

Dia pun menilai, hal ini bisa berpengaruh terhadap partisipasi pemilih. Dia melihat, partisipasi akan rendah itu karena pengaruh tokoh-tokoh dan ormas yang meminta pilkada ditunda. "Namun partisipasi akan bisa tinggi, jika calon kepala daerah memobilisasi pemilih untuk datang mencoblos di hari H dengan imbalan atau janji," kata dia. (Rakhmat)