Gelar Diskusi Program MBG, Ini Rekomendasi Aktivis Perempuan Cipayung Plus
Selasa, 28 Juli 2026 - 17:55 WIB
loading...
A
A
A
Dari sisi fiskal, Bendahara Bidang Perempuan PP KAMMI Nuraz Anami mengingatkan pentingnya menjaga ketahanan anggaran MBG di tengah gejolak ekonomi dunia. Sekaligus mendesak transparansi tata kelola keuangan program agar tidak mengguras pos-pos pembangunan fundamental lainnya.
Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan publik, banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi. Solusinya, menurut Anami, adalah keterbukaan informasi yang lebih aktif dan penguatan literasi digital masyarakat.
Menutup diskusi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan bersama. Di antaranya pengawasan dan evaluasi berbasis data akar rumput secara berkelanjutan, dengan harapan besar pada kepemimpinan baru BGN untuk membawa semangat tata kelola yang lebih transparan.
Gagasan aplikasi digital berkonsep citizen report, agar masyarakat bisa melaporkan persoalan di lapangan langsung ke pusat. Keterbukaan informasi penuh atas penggunaan anggaran MBG, diiringi penguatan literasi digital publik.
Pembenahan tata kelola rantai pasok dan standar keamanan pangan, termasuk akuntabilitas penuh atas kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi.
Ia juga menyoroti persoalan kepercayaan publik, banyak masyarakat mempertanyakan penggunaan anggaran pemerintah karena minimnya keterbukaan informasi. Solusinya, menurut Anami, adalah keterbukaan informasi yang lebih aktif dan penguatan literasi digital masyarakat.
Menutup diskusi, sejumlah rekomendasi kebijakan dirumuskan bersama. Di antaranya pengawasan dan evaluasi berbasis data akar rumput secara berkelanjutan, dengan harapan besar pada kepemimpinan baru BGN untuk membawa semangat tata kelola yang lebih transparan.
Gagasan aplikasi digital berkonsep citizen report, agar masyarakat bisa melaporkan persoalan di lapangan langsung ke pusat. Keterbukaan informasi penuh atas penggunaan anggaran MBG, diiringi penguatan literasi digital publik.
Pembenahan tata kelola rantai pasok dan standar keamanan pangan, termasuk akuntabilitas penuh atas kasus-kasus keracunan yang pernah terjadi.
(shf)
Lihat Juga :