Soal Pencegahan Bambang Trihatmodjo, Begini Penjelasan Kuasa Hukum
Selasa, 22 September 2020 - 23:20 WIB
loading...
Kuasa hukum Bambang Trihatmojo, Hardjuno Wiwoho. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan perpanjangan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997, Bambang Trihatmodjo dinilai terlalu dini dan kebablasan.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Yang menjadi subyek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subyek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertangungjawabannya. Jadi, yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subyek hukumnya,” kata kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Dia menilai Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. “Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggung jawab,” katanya.(Baca juga: Positif Corona Bertambah 4.071 Orang, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi )
Menuru Harijuno, membebani tanggung jawab hukum kepada Bambang tidak adil. Apalagi, sebagai Ketua KMP SEA Games-2017, Bambang Trihatmodjo sudah mengamanatkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan SEA Games kepada Ketua Pelaksana Harian yaitu Bambang Riyadi Soegomo.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108/KM.6/2020 tanggal 27 Mei 2020 itu dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
“Yang menjadi subyek KMP itu adalah PT Tata Insani Mukti. Ini yang keliru dipahami. Konsorsium secara perdata bukan subyek hukum sehingga tidak bisa dimintai pertangungjawabannya. Jadi, yang dimintai pertanggungjawabannya itu ya PT sebagai subyek hukumnya,” kata kuasa hukum Bambang Trihatmodjo, Hardjuno Wiwoho dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Dia menilai Bambang Trihatmodjo tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai pribadi dalam posisinya sebagai Ketua Konsorsium SEA Games 1997. “Kalau ada masalah antara Setneg dan Konsorsium, di mana Pak Bambang sebagai Ketua Konsorsium maka PT TIM yang dimintai tanggung jawab,” katanya.(Baca juga: Positif Corona Bertambah 4.071 Orang, Berikut Sebaran Kasus di 34 Provinsi )
Menuru Harijuno, membebani tanggung jawab hukum kepada Bambang tidak adil. Apalagi, sebagai Ketua KMP SEA Games-2017, Bambang Trihatmodjo sudah mengamanatkan segala sesuatu terkait penyelenggaraan SEA Games kepada Ketua Pelaksana Harian yaitu Bambang Riyadi Soegomo.
Lihat Juga :
