Di Seminar JARI, Para Pakar Kritisi Konstitusi untuk Kemajuan Bangsa

Menurutnya, sistem ini melahirkan polarisasi tajam, biaya politik ugal-ugalan, hingga memunculkan pemimpin bermasalah. "Dunia menertawakan Indonesia! Kita melakukan amandemen konstitusi setiap tahun dari 1999 hingga 2002,” ujarnya.

“Ini membuktikan negara main-main dan patut diduga ada titipan asing di baliknya. Yang terjadi saat ini bukan lagi 'Rule of Law', melainkan 'Rule of Power' di mana hukum cenderung diinjak-injak dan mengikuti kehendak penguasa,” tambahnya.

Sementara itu, Pakar Ekonomi Anthony Budiawan membedah dari sisi ekonomi politik. Dia melontarkan kritik keras terhadap regulasi negara yang justru memiskinkan rakyat. Ia menyoroti fenomena deindustrialisasi dini dan bagaimana undang-undang dibajak demi kepentingan oligarki.

"Pemerintahan tirani adalah pemerintahan yang membentuk undang-undang semata-mata demi kepentingan kekuasaannya! Lihat Undang-Undang Cipta Kerja dan Proyek Strategis Nasional (PSN); itu semua memfasilitasi dan mensahkan pengusiran rakyat setempat serta masyarakat adat dari tanahnya sendiri. Kedaulatan rakyat sudah dirampas oleh lembaga yang seharusnya mewakili mereka!" tegas Anthony.

Dari sudut pandang komunikasi, Rektor UPN Veteran Jakarta Anter Venus mengingatkan bahwa ancaman terbesar stabilitas nasional masa kini bukan lagi sekadar serangan fisik, melainkan perang siber yang menargetkan persepsi masyarakat. "Senjata musuh saat ini menargetkan 'isi kepala' bangsa kita. Di era media sosial, pikiran rakyat dibajak dan dimanipulasi di dalam ruang gema (echo chamber) sehingga masyarakat terpolarisasi. Ini dunia yang sangat mengerikan, pemerintah harus segera memperkuat pertahanan persepsi, bukan membiarkan rakyat saling serang!" jelas Venus.