Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Jum'at, 24 Juli 2026 - 16:43 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci kemampuan sebuah negara untuk bertahan. Foto/
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci kemampuan sebuah negara untuk bertahan. Karena itu, seluruh aparatur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, perlu terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Padahal Sudah Retret-Pembekalan
Mendagri mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB yang mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi wake up call bagi seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memperkuat pelayanan.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang selalu ditopang oleh tiga variabel utama. Hal itu meliputi militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Ia menjelaskan, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sekaligus memiliki karakteristik yang sangat beragam. Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.
“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Mendagri terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.
Menurutnya, penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Hal tersebut disampaikan Mendagri pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Baca juga: Mendagri Prihatin Kepala Daerah Kena OTT Lagi, Padahal Sudah Retret-Pembekalan
Mendagri mengapresiasi inisiatif KemenPAN-RB yang mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, gerakan tersebut menjadi wake up call bagi seluruh aparatur pemerintah untuk kembali memperkuat pelayanan.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa negara yang mampu bertahan dalam jangka panjang selalu ditopang oleh tiga variabel utama. Hal itu meliputi militer yang kuat, aparat kepolisian dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara (ASN) yang mampu menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat
Ia menjelaskan, membangun pelayanan publik yang berkualitas di Indonesia bukan pekerjaan mudah. Sebab, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar sekaligus memiliki karakteristik yang sangat beragam. Karena itu, Mendagri menekankan pentingnya membangun sistem pelayanan publik yang mampu membentuk budaya kerja aparatur.
“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.
Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Mendagri terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.
Menurutnya, penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
(shf)
Lihat Juga :
