Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Jum'at, 24 Juli 2026 - 16:43 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, Mendagri menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Mendagri terus mendorong pemerintah daerah (Pemda) membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital.
Menurutnya, penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
Menurutnya, penyederhanaan layanan publik dan digitalisasi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mego Pinandito, Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona, serta pejabat terkait lainnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik.
(shf)
Lihat Juga :
