Menimbang Bioetanol Berbasis Tetes Tebu
Kamis, 23 Juli 2026 - 19:57 WIB
loading...
A
A
A
Sebaliknya, ketika harga BBM fosil murah, bahkan amat murah, bioetanol akan amat mahal. Pertanyaannya, bagaimana masa depan program bioetanol ketika harga BBM fosil murah? Akankah program bioetanol bakal berkelanjutan? Ini pertanyaan serius. Sebab, bangsa ini terkenal tidak punya konsistensi. Mudah goyah oleh godaan pasar. Di tahun 1980-an, Indonesia pernah menggelar secara intensif dan ekstensif program bahan bakar alternatif. Proyek gasohol, bensin dengan campuran 10% etanol, telah tuntas dikaji dan diuji bersama dengan produsen kendaraan bermotor.
Lembaga penelitian dan pilot plant pembuatan etanol, khususnya dari pati singkong di Lampung, telah selesai dan beroperasi. Tapi kemudian program ini tidak berkembang. Rendahnya harga BBM fosil membuat keseriusan pada program gasohol berkurang. Ironisnya, dokumennya ternyata hilang entah ke mana (Ramelan, 2005). Ketika harga BBM fosil kembali melonjak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Program ini pun tidak tampak jejaknya. Kini, di tengah geopolitik panas, bioetanol dilirik lagi.
Cermin terang benderang bisa dilihat dari program biodiesel, yang kini sudah mencapai B50. Program ini berjalan sampai sekarang karena ada offtaker: Pertamina. Lalu, agar B50 kompetitif di pasar, maka ada ‘subsidi’ dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tahun 2021, nilai ‘subsidi’ mencapai Rp51 triliun. Subsidi diberi tanda kutip karena dana bukan dari APBN, tapi dikutip BPDP dari industri sawit.
Sampai saat ini belum ada badan layanan umum seperti BPDP di industri gula berbasis tebu. Kala harga BBM fosil murah, apakah pemerintah akan mensubsidi bioetanol? Lalu, siapakah yang menjadi offtaker? Yang tidak kalah penting: bioetanol akan disandarkan pada bahan baku apa? Kalau mengandalkan tetes tebu, sepanjang produksi tebu tidak naik signifikan kontinuitas bahan baku bioetanol akan menjadi problem eksistensial
Lembaga penelitian dan pilot plant pembuatan etanol, khususnya dari pati singkong di Lampung, telah selesai dan beroperasi. Tapi kemudian program ini tidak berkembang. Rendahnya harga BBM fosil membuat keseriusan pada program gasohol berkurang. Ironisnya, dokumennya ternyata hilang entah ke mana (Ramelan, 2005). Ketika harga BBM fosil kembali melonjak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perpres 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Inpres No. 1/2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Program ini pun tidak tampak jejaknya. Kini, di tengah geopolitik panas, bioetanol dilirik lagi.
Cermin terang benderang bisa dilihat dari program biodiesel, yang kini sudah mencapai B50. Program ini berjalan sampai sekarang karena ada offtaker: Pertamina. Lalu, agar B50 kompetitif di pasar, maka ada ‘subsidi’ dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tahun 2021, nilai ‘subsidi’ mencapai Rp51 triliun. Subsidi diberi tanda kutip karena dana bukan dari APBN, tapi dikutip BPDP dari industri sawit.
Sampai saat ini belum ada badan layanan umum seperti BPDP di industri gula berbasis tebu. Kala harga BBM fosil murah, apakah pemerintah akan mensubsidi bioetanol? Lalu, siapakah yang menjadi offtaker? Yang tidak kalah penting: bioetanol akan disandarkan pada bahan baku apa? Kalau mengandalkan tetes tebu, sepanjang produksi tebu tidak naik signifikan kontinuitas bahan baku bioetanol akan menjadi problem eksistensial
(cip)
Lihat Juga :
