Mendagri Tito: Pelibatan Sektor Swasta Akan Optimalkan Realisasi Program Perumahan Rakyat

Karena itu, Mendagri meminta peran aktif para pengembang untuk melaporkan daerah yang belum menjalankan kebijakan tersebut secara optimal. Selain itu, ia juga memastikan bahwa Kemendagri bakal melakukan evaluasi khusus terhadap daerah-daerah yang dinilai menghambat percepatan pembangunan perumahan.

"Saya ingin mendapatkan data dari teman-teman pengembang daerah mana saja yang mempersulit, daerah-daerah mana yang lemot. Saya mau buat Zoom meeting tersendiri kepada mereka dan bila perlu saya buat surat teguran kepada mereka," tegasnya.

Mendagri menilai, kekhawatiran sebagian daerah terhadap potensi berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat pembebasan PBG maupun BPHTB bagi MBR tidaklah tepat. Menurutnya, manfaat ekonomi dan sosial yang dihasilkan pembangunan perumahan justru jauh lebih besar.

Ia menjelaskan, semakin banyak masyarakat memiliki rumah layak huni, maka angka kemiskinan akan semakin menurun. Selain itu, aktivitas pembangunan perumahan juga akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan transaksi sektor bahan bangunan, hingga memperluas basis penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk memperkuat kebijakan tersebut, Kemendagri juga akan berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar pelaksanaan pembebasan PBG dan BPHTB bagi MBR menjadi salah satu aspek yang ikut diawasi di daerah. Selain itu, Kemendagri akan memberikan apresiasi kepada daerah yang mendukung program perumahan rakyat.