Gus Lilur Usulkan Mahfud MD dan Busyro Muqoddas Masuk Kabinet Prabowo

Dia melihat podcast-podcast dan kanal-kanal analisis bertaburan teori: bahwa ini perang proksi antara dua matahari kekuasaan; bahwa Febrie hanyalah tumbal yang dikorbankan untuk mengamankan posisi yang lebih tinggi; bahwa "damai" dua institusi pekan ini adalah damai ala kartel.

“Mengapa asumsi liar itu tumbuh subur? Karena kasus Febrie, sampai hari ini, bukan menguak gunung es korupsi Indonesia—ia baru melambungkan bau busuknya, tanpa gunungnya sendiri mampu dibongkar oleh aparat penegak hukum,” ujar dia.

Gus Lilur melanjutkan, rakyat mencium bau, tetapi tidak ditunjukkan bangkainya; maka rakyat mengarang sendiri letak bangkai itu, dan lahirlah seribu satu teori. “Lihat betapa cepatnya makna bergeser: salam komando Jaksa Agung dan Kapolri, juga keakraban TNI dengan dua institusi itu, hanya sebentar dimaknai sebagai salaman keakraban—tak lama kemudian ditafsirkan publik sebagai salaman saling menutupi kesalahan, saling mengunci untuk tidak membuka kebenaran,” katanya.

Apalagi, lanjut dia, ketika sehari kemudian rakyat membaca berita bahwa dalam sprindik baru Kejaksaan Agung, status hukum sang mantan Jampidsus sempat tercantum sebagai saksi—sebelum ditegaskan bahwa status tersangka dari Polri tidak gugur. “Bagi ahli hukum, itu mungkin teknis administrasi penyidikan; bagi rakyat yang sudah curiga, itu bensin di atas api,” ungkapnya.

Gus Lilur mengatakan, pada kondisi seperti inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan Prabowo Subianto hadir untuk Indonesia Raya—bukan hadir untuk membela faksinya, bukan pula dihadirkan oleh para pembisiknya sebagai panglima salah satu kubu. “Dan agar beban membersihkan Indonesia tidak menjadi beban yang dipikul sendirian oleh Presiden, maka saya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy, penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, menyarankan satu jalan yang sederhana namun mendasar: kembalikan solusi atas busuknya pemberantasan korupsi ini kepada pendiri bangsa,” jelasnya.

“Apa maksudnya pendiri bangsa? Republik ini tidak didirikan oleh institusi negara—institusi negara justru lahir belakangan. Republik ini didirikan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat yang lebih tua dari negaranya sendiri, dan dua yang terbesar di antaranya masih tegak berdiri hingga hari ini,” sambungnya.

Dia menuturkan, Muhammadiyah adalah salah satu pendiri bangsa. Didirikan KH Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta, pada 18 November 1912—tiga puluh tiga tahun sebelum proklamasi—Muhammadiyah mendidik jutaan anak bangsa melalui sekolah, rumah sakit, dan panti asuhannya jauh sebelum negara mampu melakukannya.

“Dari rahim persyarikatan ini lahir sosok antikorupsi yang integritasnya nyaris tak pernah digugat siapa pun: Busyro Muqoddas, Ketua KPK 2010-2011 dan pimpinan KPK hingga 2014, yang hingga kini mengawal isu hukum dan hak asasi manusia di Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Ia dikenal hidup bersahaja, menolak segala fasilitas berlebih, dan tidak pernah tersandera kepentingan kekuasaan mana pun,” ucapnya.

Dia menambahkan, Nahdlatul Ulama adalah salah satu pendiri bangsa. Didirikan para kiai di Surabaya pada 31 Januari 1926 di bawah pimpinan Hadratussyekh KH Hasyim Asy'ari, jamaahnya mengobarkan nyawa untuk kemerdekaan—Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 menggerakkan santri dan rakyat mempertahankan republik yang baru berumur dua bulan, dan meletuslah 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Elite NU adalah tiang utama berdirinya bangsa Indonesia.

“Dan dari rahim NU, figur yang hari ini dianggap publik paling bersih dan paling layak menjadi tumpuan di tengah busuknya pemberantasan korupsi adalah Prof. Mahfud MD—mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, mantan Menko Polhukam, yang justru di tengah krisis ini suaranya paling didengar rakyat: ia menyebut kasus Febrie sebagai ‘gempa bumi hukum’, mendesak KPK berani mengambil alih perkara sesuai Pasal 10A UU KPK, dan mengingatkan bahwa Presiden—satu-satunya yang berdiri di atas Jaksa Agung dan Kapolri—punya ruang konstitusional untuk turun tangan menyelamatkan sistem hukum,” ujarnya.