Mahfud MD: Pelimpahan Penyidikan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Ada Dalam KUHAP
Senin, 13 Juli 2026 - 07:06 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Mahfud pelimpahan merupakan proses hukum yang wajar, ketika polisi selesai melakukan penyidikan, kemudian menyerahkan tersangka beserta alat bukti dan barang bukti ke Kejaksaan. Setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap atau P21, jaksa kemudian menyusun surat dakwaan untuk dibawa ke pengadilan.
Lihat video: Jadi Tersangka 3 Korupsi, Febrie Adriansyah Belum Ditahan?
Mahfud menjelaskan, pelimpahan di tengah proses penyidikan bisa saja dilaksanakan, namun yang berwewenang mengambil alih adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sebab KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara di tengah proses penyidikan.
"Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu," katanya.
Atas hal tersebut, Mahfud menilai publik tidak bisa disalahkan apabila muncul anggapan bahwa pengalihan perkara Febrie merupakan produk kompromi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Sebab dari awal penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya.
"Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini, atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain," ucap dia.
Mahfud pun menggambar skenario terburuk pascadialihkannya penangan perkara ini ke Kejagung. Satu, status tersangka Febrie bisa saja gugur lewat praperadilan karena yang bersangkutan diduga belum diperiksa oleh penyidik Polri, karena kini penanganan perkaranya telah di Kejaksaan Agung.
Lihat video: Jadi Tersangka 3 Korupsi, Febrie Adriansyah Belum Ditahan?
Mahfud menjelaskan, pelimpahan di tengah proses penyidikan bisa saja dilaksanakan, namun yang berwewenang mengambil alih adalah Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sebab KPK memiliki dasar hukum untuk mengambil alih perkara di tengah proses penyidikan.
"Pengambil alihan ini hanya bisa dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terhadap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. KPK memang bisa mengambil alih dengan syarat-syarat dan alasan tertentu," katanya.
Atas hal tersebut, Mahfud menilai publik tidak bisa disalahkan apabila muncul anggapan bahwa pengalihan perkara Febrie merupakan produk kompromi, bukan jalan penegakan hukum yang konsisten. Sebab dari awal penanganan kasus ini banyak ranjau politisnya.
"Banyak yang curiga bahwa pengalihan atau penyerahan kelanjutan penyidikan tersebut ditujukan untuk mengaburkan perkara ini, atau untuk melokalisir perkara ini agar jangkauannya terbatas pada tersangka yang sudah ditetapkan dan tidak boleh menyentuh yang lain," ucap dia.
Mahfud pun menggambar skenario terburuk pascadialihkannya penangan perkara ini ke Kejagung. Satu, status tersangka Febrie bisa saja gugur lewat praperadilan karena yang bersangkutan diduga belum diperiksa oleh penyidik Polri, karena kini penanganan perkaranya telah di Kejaksaan Agung.
Lihat Juga :
