Menyorot Kebijakan Bahan Bakar B50

Pertama, keandalan dan pasokan produk B50. Kementerian ESDM dan Pertamina harus menjamin keberadaan bahan bakar B50, baik pasokan dan keandalannya, apalagi untuk kendaraan logistik. Terkait keandalan harus dipastikan bahwa B50 kompatibel dengan spesifikasi mesin, baik untuk kendaraan pribadi, mesin kapal penyeberangan/laut, lokomotif kereta api bahkan mesin pembangkit listrik. Sebab selama ini terdapat keluhan dari sisi keandalannya, khususnya untuk mesin kapal. Jangan sampai penggunaan bahan bakar B50 menjadi high cost economy bagi industri, baik untuk operation and maintenance. Terkait pasokan harus tersedia secara real time di seluruh pelosok Indonesia. Sebab jika dari sisi pasokan dan keandalan terdapat gangguan, maka berpotensi untuk meningkatkan biaya logistik (logistic fee), dan endingnya mengancam daya beli masyarakat. Padahal keberadaan bahan bakar B50 seharusnya justru menjadi instrumen menurunkan logistic fee.

Kedua, keberlanjutan dari sisi produktivitas sawit. Tren bahwa produktivitas pohon sawit makin menurun (karena faktor usia), yang tentunya, akan diikuti dengan tren menurunnya produk CPO. Apalagi jika alokasi produk CPO juga tarik ulur untuk alokasi produk pangan. Maka hal ini berpotensi untuk mengurangi pasokan CPO untuk bahan bakar B50.

Baca Juga: B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Ketiga, potensi subsidi energi justru membengkak, alias beban fiskal yang lebih besar. Sebagaimana harga minyak mentah, harga CPO juga fluktuatif, mengikusi harga pasar internasional. Artinya, potensi alokasi subsidi pemerintah akan membengkak untuk mengamankan pasokan B50, jika harga CPO dan harga minyak mentah melambung. Maka beban fiskal pemerintah akan melambung pula. Tujuan hemat subsidi akan menjadi pepesan kosong, sebagaimana dulu target penghematan subsidi gas elpiji 3 kg, toh akhirnya alokasi subsidinya jebol juga. Pemerintah pun kini tengah mencoba memigrasi ke CNG (Compress Natural Gas), demi menekan subsidi gas elpiji.

Keempat, kontradiksi dengan komoditas pangan. Dari perspektif produsen, harga CPO untuk energi lebih menguntungkan, daripada harga CPO untuk komoditas pangan. Produsen akan mengarusutamakan CPO untuk energi daripada untuk pangan. Dampak terhadap hal ini, pasokan dan harga pangan akan mengalami kenaikan, terutama minyak goreng. Dan juga untuk produk consumers good lainnya, seperti kosmetik, toiletters, dll. Oleh sebab itu, pemerintah harus menjamin pasokan CPO. Jangan sampai pasokan CPO untuk pangan tergerus, gegara CPO dialokasikan untuk program energi B50. Belum lagi nanti jika pemerintah dan Pertamina juga menggeber program bahan bakar nabati lainnya, yakni E10/E20 (etanol). Jangan sampai program bahan bakar nabati justru mengerek inflasi komoditas pangan.