Eks Hakim Agung Ad Hoc Sebut Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Kejahatan Luar Biasa: Berbuntut Persoalan Negara
Rabu, 08 Juli 2026 - 21:15 WIB
loading...
A
A
A
"Coba bayangkan dengan memimpin bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia yang berjumlah 280 juta dan kemudian banyak persoalan negara termasuk utang negara, korupsi dan sebagainya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, mempermudah negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita inilah saya katakan kejahatan luar biasa," tutur dia.
Ia juga menolak keras pihak-pihak berperkara dengan Jokowi untuk menggunakan mekanisme restorative justice (RJ). Bahkan menurutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie juga pernah meminta perkara ini untuk diselesaikan RJ.
"Pak Jimly itu mengarahkan untuk RJ, saya menolak dan saya katakan ini merupakan kejahatan luar biasa, tidak ada RJ, dengan pak Jimly pada waktu itu," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Dwi Cahyo meminta agar seluruh persoalan hukum menyangkut ijazah Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Hal ini termasuk apa yang dilakukan Peneliti Bonatua Silalahi yang menggugat sembilan pihak terkait permasalahan legalisasi ijazah Jokowi.
"Jadi jangan dianggap remeh yang akan disidangkan nanti, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden tahun 2014," tandas dia.
Ia juga menolak keras pihak-pihak berperkara dengan Jokowi untuk menggunakan mekanisme restorative justice (RJ). Bahkan menurutnya, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie juga pernah meminta perkara ini untuk diselesaikan RJ.
"Pak Jimly itu mengarahkan untuk RJ, saya menolak dan saya katakan ini merupakan kejahatan luar biasa, tidak ada RJ, dengan pak Jimly pada waktu itu," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Dwi Cahyo meminta agar seluruh persoalan hukum menyangkut ijazah Jokowi tidak bisa dianggap remeh. Hal ini termasuk apa yang dilakukan Peneliti Bonatua Silalahi yang menggugat sembilan pihak terkait permasalahan legalisasi ijazah Jokowi.
"Jadi jangan dianggap remeh yang akan disidangkan nanti, ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan terpilihnya Jokowi sebagai presiden tahun 2014," tandas dia.
(rca)
Lihat Juga :
