Negara di Ambang Resesi, Elite Nasional Diminta Jangan Bikin Gaduh
Selasa, 22 September 2020 - 13:53 WIB
loading...
A
A
A
“Tidak ada haters dan lovers, dinding- dinding pemisah di antara kita mari kita sudahi. Pemerintah perlu terbuka dan arif terhadap masukan dari kelompok masyarakat. Pernyatan para pejabat juga meneduhkan, dan tidak merasa paling benar dalam tindakan,” pintanya.
Lebih jauh Said mengatakan, pemerintah perlu fokus optimalisasi serapan program belanja pembangunan 2020 ini. Apalagi, belanja pemerintah adalah satu satunya kontributor yang masih positif dalam menopang pertumbuhan PDB, selain konsumsi rumah tangga, PMTB, serta ekspor dan impor
“Belanja kesehatan per 31 Agustus 2020 baru Rp15 triliun dari Rp75 triliun perlu ditingkatkan bila melihat keadaan tingginya rakyat yang positif Covid-19,” tuturnya.
Dukungan untuk sektor UMKM sebagai jantung ekonomi rakyat juga perlu dioptimalkan. Tingkat penyerapan per 31 Agustus 2020 masih Rp52 triliun dari Rp123,46 triliun. Insentif usaha yang menyasar keringanan pajak bagi para pelaku usaha yang baru terserap Rp18,8 triliun dari plafon Rp120,61 triliun.
Untuk optimalisasi itu, kata Said, seluruh jajaran penyelenggara pemerintah butuh kerja keras. Diakuinya, memang tidak mudah bekerja di tengah pandemi. Terdapat keterbatasan ruang gerak, termasuk keterbatasan personel serta daya dukung. Oleh sebab itu, alokasikan seluruh daya dan pikiran untuk mencapai key performance indicator yang sudah ditetapkan.
“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Tidak ada manfaatnya untuk gaduh, songsong hari hari dengan kerja, kerja dan kerja,” pungkasnya.
Lebih jauh Said mengatakan, pemerintah perlu fokus optimalisasi serapan program belanja pembangunan 2020 ini. Apalagi, belanja pemerintah adalah satu satunya kontributor yang masih positif dalam menopang pertumbuhan PDB, selain konsumsi rumah tangga, PMTB, serta ekspor dan impor
“Belanja kesehatan per 31 Agustus 2020 baru Rp15 triliun dari Rp75 triliun perlu ditingkatkan bila melihat keadaan tingginya rakyat yang positif Covid-19,” tuturnya.
Dukungan untuk sektor UMKM sebagai jantung ekonomi rakyat juga perlu dioptimalkan. Tingkat penyerapan per 31 Agustus 2020 masih Rp52 triliun dari Rp123,46 triliun. Insentif usaha yang menyasar keringanan pajak bagi para pelaku usaha yang baru terserap Rp18,8 triliun dari plafon Rp120,61 triliun.
Untuk optimalisasi itu, kata Said, seluruh jajaran penyelenggara pemerintah butuh kerja keras. Diakuinya, memang tidak mudah bekerja di tengah pandemi. Terdapat keterbatasan ruang gerak, termasuk keterbatasan personel serta daya dukung. Oleh sebab itu, alokasikan seluruh daya dan pikiran untuk mencapai key performance indicator yang sudah ditetapkan.
“Ada banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Tidak ada manfaatnya untuk gaduh, songsong hari hari dengan kerja, kerja dan kerja,” pungkasnya.
(dam)
Lihat Juga :
