Menyambut Modi, Mengingat Janji Pluralisme India

Eko Ernada

Pengurus Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI serta Dosen Hubungan Internasional Universitas Jember / Wakil Rektor UNU Kaltim

RENCANA kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia seharusnya tidak hanya dilihat sebagai agenda diplomatik biasa. Di tengah meningkatnya peran India dalam ekonomi dan geopolitik global, kunjungan tersebut juga menghadirkan ruang refleksi mengenai salah satu fondasi terpenting yang selama ini membuat India dihormati dunia: komitmennya terhadap pluralisme.

Hari ini India adalah salah satu kekuatan yang paling diperhitungkan di dunia. Dengan populasi terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi yang kuat, kapasitas teknologi yang terus berkembang, serta pengaruh diplomatik yang semakin luas, India tampil sebagai aktor utama dalam percaturan internasional abad ke-21. Banyak negara, termasuk Indonesia, memandang India sebagai mitra strategis yang semakin penting.

Namun di balik keberhasilan tersebut, terdapat perkembangan yang menimbulkan kegelisahan di berbagai kalangan. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai laporan lembaga internasional, kelompok pemantau kebebasan beragama, dan organisasi hak asasi manusia menyoroti meningkatnya polarisasi berbasis agama serta berbagai insiden yang menyasar komunitas Muslim di India.

Berbagai laporan pemantauan juga menunjukkan peningkatan ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas dalam ruang publik. Terlepas dari perdebatan mengenai metodologi dan interpretasi data tersebut, satu hal yang sulit dibantah adalah bahwa isu perlindungan minoritas kini menjadi bagian dari percakapan global mengenai masa depan demokrasi India.

Situasi ini menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, India dipuji sebagai demokrasi terbesar di dunia. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi tersebut tetap mampu menjamin rasa aman dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakatnya. Pertanyaan ini penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang rutin diselenggarakan atau pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Demokrasi juga diukur dari kemampuannya melindungi mereka yang berada di luar lingkaran mayoritas.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan jika dilihat dari sejarah kelahiran India modern. Ketika India memperoleh kemerdekaan pada 1947, negara itu lahir di tengah trauma besar akibat pemisahan dengan Pakistan. Kekerasan komunal yang menyertai proses tersebut menelan korban dalam jumlah yang sangat besar dan meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antar-komunitas.

Dalam situasi yang demikian sulit, para pendiri India menghadapi pilihan bersejarah. Mereka dapat membangun negara yang didefinisikan terutama oleh identitas agama mayoritas. Namun pilihan yang diambil justru berbeda. India dibangun sebagai republik yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama yang mereka anut. Pilihan inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber legitimasi moral India di mata dunia.

Warisan tersebut bukan hanya penting bagi India, tetapi juga bagi dunia yang terus menghadapi tantangan keberagaman. India menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri atas ratusan bahasa, berbagai etnis, dan beragam agama tetap dapat dipersatukan dalam satu kerangka kebangsaan. Karena itu, ketika muncul kekhawatiran mengenai meningkatnya sentimen anti-Muslim atau menyempitnya ruang pluralisme, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antara negara dan komunitas Muslim. Yang dipertaruhkan adalah salah satu janji kebangsaan India itu sendiri.

Sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tantangan terhadap pluralisme sering kali muncul bukan ketika negara sedang lemah, melainkan justru ketika negara sedang berada dalam posisi yang kuat. Kemajuan ekonomi, stabilitas politik, dan dukungan mayoritas kadang-kadang menciptakan keyakinan bahwa identitas dominan dapat menjadi dasar yang cukup untuk menopang kehidupan berbangsa. Namun pengalaman banyak negara memperlihatkan bahwa keberhasilan jangka panjang justru bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara aspirasi mayoritas dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Pengalaman Eropa Timur, Balkan, hingga berbagai konflik sektarian di Timur Tengah menunjukkan bahwa polarisasi identitas sering kali dimulai dari proses yang tampak sederhana: normalisasi stereotip, meningkatnya ujaran kebencian, atau berkembangnya pandangan bahwa sebagian warga negara kurang berhak menikmati ruang publik yang sama. Ketika gejala-gejala tersebut dibiarkan, kohesi sosial perlahan mengalami erosi.

Indonesia memiliki alasan untuk memahami pentingnya persoalan tersebut. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus masyarakat yang sangat majemuk, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa stabilitas nasional tidak lahir dari dominasi satu kelompok atas kelompok lain. Stabilitas justru lahir dari keyakinan bahwa negara hadir untuk melindungi seluruh warga negara secara setara.

Karena itu, perhatian terhadap perkembangan pluralisme di India tidak boleh dipahami sebagai bentuk campur tangan terhadap urusan domestik negara lain. Perhatian tersebut lahir dari kesadaran bahwa keberagaman merupakan aset yang harus terus dijaga oleh semua bangsa yang memilih jalan demokrasi. Ketika kelompok minoritas merasa semakin terpinggirkan, yang sesungguhnya sedang diuji bukan hanya nasib kelompok tersebut, melainkan kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Dalam konteks hubungan Indonesia–India, perspektif ini justru penting untuk dikedepankan. Kedua negara memiliki sejarah panjang kerja sama sejak era perjuangan antikolonial. Hubungan keduanya tidak dibangun semata-mata oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga oleh kedekatan nilai dan pengalaman sejarah. Karena itu, hubungan yang kuat seharusnya memungkinkan adanya percakapan yang jujur mengenai tantangan yang dihadapi masing-masing negara.

Indonesia tentu berkepentingan melihat India terus berkembang menjadi kekuatan global yang semakin berpengaruh. India yang maju, stabil, dan sejahtera merupakan kabar baik bagi kawasan Asia maupun bagi dunia. Namun sebagai sahabat, Indonesia juga memiliki alasan moral untuk berharap bahwa kebangkitan India akan tetap berjalan seiring dengan penguatan pluralisme, penghormatan terhadap kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak seluruh warga negaranya.

Pada akhirnya, ukuran kebesaran sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh besarnya produk domestik bruto, kekuatan militer, atau pengaruh geopolitiknya. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa besar dikenang karena kemampuannya menjaga martabat seluruh warganya. Dunia tentu menginginkan India yang semakin kuat. Namun dunia juga berharap India tetap setia pada salah satu warisan terbaik yang melahirkan republik itu: keyakinan bahwa keberagaman bukan ancaman bagi bangsa, melainkan fondasi yang membuat bangsa tersebut tetap berdiri.

Sebagai sahabat, Indonesia menyambut Narendra Modi dengan hormat. Namun persahabatan tidak pernah identik dengan sikap diam. Sahabat yang baik adalah mereka yang berani mengingatkan ketika sebuah bangsa berisiko menjauh dari cita-cita terbaiknya. Dan salah satu cita-cita terbaik India sejak kelahirannya adalah janji bahwa setiap warga negara, apa pun agama dan identitasnya, memiliki tempat yang setara dalam rumah kebangsaan yang sama.