Menyambut Modi, Mengingat Janji Pluralisme India

Situasi ini menghadirkan sebuah paradoks. Di satu sisi, India dipuji sebagai demokrasi terbesar di dunia. Di sisi lain, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana demokrasi tersebut tetap mampu menjamin rasa aman dan kesetaraan bagi seluruh kelompok masyarakatnya. Pertanyaan ini penting karena kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pemilu yang rutin diselenggarakan atau pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Demokrasi juga diukur dari kemampuannya melindungi mereka yang berada di luar lingkaran mayoritas.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan jika dilihat dari sejarah kelahiran India modern. Ketika India memperoleh kemerdekaan pada 1947, negara itu lahir di tengah trauma besar akibat pemisahan dengan Pakistan. Kekerasan komunal yang menyertai proses tersebut menelan korban dalam jumlah yang sangat besar dan meninggalkan luka mendalam dalam hubungan antar-komunitas.

Dalam situasi yang demikian sulit, para pendiri India menghadapi pilihan bersejarah. Mereka dapat membangun negara yang didefinisikan terutama oleh identitas agama mayoritas. Namun pilihan yang diambil justru berbeda. India dibangun sebagai republik yang memberikan ruang bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama yang mereka anut. Pilihan inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber legitimasi moral India di mata dunia.

Warisan tersebut bukan hanya penting bagi India, tetapi juga bagi dunia yang terus menghadapi tantangan keberagaman. India menunjukkan bahwa masyarakat yang terdiri atas ratusan bahasa, berbagai etnis, dan beragam agama tetap dapat dipersatukan dalam satu kerangka kebangsaan. Karena itu, ketika muncul kekhawatiran mengenai meningkatnya sentimen anti-Muslim atau menyempitnya ruang pluralisme, yang dipertaruhkan bukan hanya hubungan antara negara dan komunitas Muslim. Yang dipertaruhkan adalah salah satu janji kebangsaan India itu sendiri.

Sejarah di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa tantangan terhadap pluralisme sering kali muncul bukan ketika negara sedang lemah, melainkan justru ketika negara sedang berada dalam posisi yang kuat. Kemajuan ekonomi, stabilitas politik, dan dukungan mayoritas kadang-kadang menciptakan keyakinan bahwa identitas dominan dapat menjadi dasar yang cukup untuk menopang kehidupan berbangsa. Namun pengalaman banyak negara memperlihatkan bahwa keberhasilan jangka panjang justru bergantung pada kemampuan menjaga keseimbangan antara aspirasi mayoritas dan perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Pengalaman Eropa Timur, Balkan, hingga berbagai konflik sektarian di Timur Tengah menunjukkan bahwa polarisasi identitas sering kali dimulai dari proses yang tampak sederhana: normalisasi stereotip, meningkatnya ujaran kebencian, atau berkembangnya pandangan bahwa sebagian warga negara kurang berhak menikmati ruang publik yang sama. Ketika gejala-gejala tersebut dibiarkan, kohesi sosial perlahan mengalami erosi.